Kebocoran Data Kerap Terjadi, Ketum PKB: Kominfo Belum Canggih
×

Adsense

Adsense Mobile

Kebocoran Data Kerap Terjadi, Ketum PKB: Kominfo Belum Canggih

Kamis, 08 September 2022 | 16.30 WIB Last Updated 2022-09-08T10:42:12Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Abdul Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. (f/pkb)

JAKARTA, Mjnews.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data untuk segera disahkan. Tak lain karena kasus kebocoran data belakangan semakin mengkhawatirkan.

"Sekali lagi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diperkuat lagi," kata Gus Muhaimin di Lamongan, Kamis 8 September 2022.

Gus Muhaimin pun mempertanyakan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilai paling bertanggungjawab atas bocornya informasi pribadi ini. Apalagi, kasus kebocoran data sudah kerap terjadi.

"Yang kedua Kominfo ini belum canggih berarti, belum bisa melindungi (data) warganya. Karena itu Kominfo ini harus melindungi warganya melalui berbagai cara teknologi yang bisa dipilih," tegas Gus Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini juga mendorong pemerintah untuk serius menangani kasus kebocoran data. Caranya, lanjut Gus Muhaimin, Indonesia harus mengpgrade teknologi yang lebih canggih agar kasus tersebut tidak terulang.

"Saya kira harusnya kita punya teknologi untuk menangani itu agar tidak ada kebocoran. Saya minta kepda Menteri Kominfo benar-benar mengatisipasi secara teknologi. Sementara masyarakat harus menjaga data pribadinya betul-betul supaya tidak mudah diakses," terang Gus Muhaimin.

Melihat intensitas kebocoran data masyarakat dalam jumlah yang begitu besar, Gus Muhaimin pun tak canggung menyebutnya sebagai darurat.

"Ini darurat. Cari pakar-pakar teknologi karena ini harus dihadapi dengan kunci teknologi," tukas Gus Muhaimin.

Terhitung sejak awal 2021 hingga saat ini, setidaknya ada 11 kasus dugaan kebocoran data, antara lain data BPJS pada Mei 2021, data BRI Life pada Juni 2021, data eHAC pada Juli 2021, sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo, data nasabah Bank Jatim, hingga data KPAI.

Terbaru, kebocoran kembali terjadi dan kali ini menimpa 3.000 pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia. Kejadian tersebut terjadi berselang beberapa hari dari dugaan kebocoran data registrasi SIM Card.

Pada akhir bulan lalu, data PLN dan Indihome juga diduga bocor. Dilaporkan terdapat 17 juta data pelanggan PLN yang diduga bocor dan dijual. Dalam penelusurannya hingga Sabtu (20/8/2022) pukul 13:00 WIB sistem data pelanggan aktual PLN dilaporkan aman dan tidak dimasuki pihak luar.

Data Indihome yang bocor diduga 26 juta browsing history bersama dengan nama dan NIK yang bocor. Namun menurut pihak Telkom tidak ada kebocoran data pelanggan Indihome.

(eki)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update