Kemenkumham DKI Jakarta Pelopori Evaluasi Kelurahan Sadar Hukum
×

Adsense

Adsense Mobile

Kemenkumham DKI Jakarta Pelopori Evaluasi Kelurahan Sadar Hukum

Selasa, 13 September 2022 | 15.00 WIB Last Updated 2022-09-13T11:09:17Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Kemenkumham DKI Jakarta Pelopori Evaluasi Kelurahan Sadar Hukum
Kemenkumham DKI Jakarta Pelopori Evaluasi Kelurahan Sadar Hukum. (f/kemenkumham)

JAKARTA, Mjnews.id - Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pembinaan/Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum, Selasa (13/9/2022), di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan.

Acara ini mengangkat tema tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Membangun Budaya Masyarakat. Giat ini dihadiri Walikota Kota Administratif Jakarta Timur M Anwar, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana, para Kepala Bagian Hukum di 5 Kota Administasi dan 1 Kabupaten Adminstrasi Kepulauan Seribu, serta para Lurah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kelurahan Sadar Hukum ini adalah desa atau kelurahan yang telah di bina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, mengatakan Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pembentukan Kelurahan Sadar Hukum ini merupakan salah satu upaya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk dapat menyamakan visi dan misi serta persepsi para stakeholder, agar Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membangun budaya hukum masyarakat, serta dapat mempertahankan predikat Kelurahan Sadar Hukum yang sudah ditetapkan.

Dalam giat ini dilakukan sharing informasi hukum terkait produk layanan Kemenkumham yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu mengenai Perseroan Perorangan yang merupakan hal yang tergolong baru, implementasi dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dan mengenai Bantuan Hukum sebagai upaya memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

"Komitmen Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sangatlah jelas dengan memberikan pelayanan pembinaan sadar hukum dengan sangat baik, cepat dan transparan," kata Ibnu.

Selain itu, Ibnu juga mengungkapkan, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menjadi pelopor dalam pembinaan kelurahan sadar hukum dengan melakukan evaluasi pelaksanaan setiap Kelurahan/Desa sadar hukum yang telah mendapatkan predikat Kelurahan sadar hukum. 

"Evaluasi ini dilakukan agar penyuluhan yang dilakukan semakin tepat manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur M Anwar, mengapresiasi Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada wilayah Jakarta Timur untuk memberikan pelatihan pembinaan termasuk pelayanan dibidang hukum tentang bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar betul-betul mengerti tentang hukum.

"Memang selama ini kita telah melakukan kemitraan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Dimana Kanwil DKI telah memberikan pelayanan-pelayanan yaitu perseroan perorangan, UMKM, hak paten, dan perijinan lainnya. Hal ini merupakan sangat rasional untuk warga kami di wilayah Jakarta Timur," ungkap Anwar.

Anwar berharap, melalui kegiatan pembinaan dan pembentukan Kelurahan Sadar Hukum yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ini dapat menyadarkan masyarakat tentang arti hukum dan dampak hukum bagi masyarakat.

Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, BPHN Kartiko Nurintias, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald Lumbuun, Kepala Divisi Pemasyarakatan Marselina Budiningsih, dan jajaran Kanwil lainnya.

(bs)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update