Komite IV DPD RI Minta Pemerintah Permudah UMKM Ajukan KUR
×

Adsense

Adsense Mobile

Komite IV DPD RI Minta Pemerintah Permudah UMKM Ajukan KUR

Selasa, 06 September 2022 | 09.00 WIB Last Updated 2022-09-06T08:41:49Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Komite IV DPD RI kunjungan kerja ke Kota Medan
Komite IV DPD RI kunjungan kerja ke Kota Medan, Sumatera Utara. (f/dpd)

Medan, Mjnews.id - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Medan, Sumatera Utara dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang difokuskan mengenai realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pertumbuhan UMKM di daerah sesuai dengan lingkup kerja Komite. 

Elviana selaku Ketua Komite IV yang juga senator Provinsi Jambi dalam sambutannya menyampaikan terdapat setidaknya lima permasalahan penyaluran KUR kepada UMKM. Salah satunya, masih ada sejumlah kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam pengajuan KUR, utamanya di sisi administrasi.

"Masalah lainnya, masih ditemukan bahwa para penerima KUR umumnya adalah nasabah bank yang memang sudah bankable, yang selama ini sudah mendapatkan kredit bank dengan bunga komersial. Sementara UMKM yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank, masih tetap belum terbantu oleh KUR dengan berbagai alasan,” tambahnya, Medan, Senin (5/9/2022).

Agus Tripiyono, Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, dalam pembukaannya menggambarkan kondisi penyaluran KUR dan perkembangan UMKM selama masa pandemi. Dalam salah satu paparannya, beliau menyebutkan, dukungan permodalan merupakan kendala terbesar UMKM.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah provinsi Sumut berharap bantuan dan dukungan perbankan melalui bunga yang murah dari kredit perbankan, salah satunya dari KUR.

Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Yusup Ansori, dalam presentasinya menjelaskan kondisi jasa industri keuangan di Sumatera Utara, termasuk juga mengenai penyaluran KUR di provinsi tersebut. Salah satu kemajuan yang terjadi di Sumut. “Tim percepatan akses keuangan daerah telah terbentuk di 33 kabupaten/kota seluruh Sumut,” ucapnya. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Doddy Zulverdi, turut menyampaikan kemajuan atas pemulihan ekonomi Sumut. Meski demikian, beliau menyatakan, perbandingan pemulihan ekonomi di sumut lebih lambat dibandingkan pemulihan ekonomi secara nasional.

"Oleh karena itu, Sorotan DPD RI terhadap KUR adalah suatu hal yang perlu kita upayakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mencegah dampak negatif faktor geopolitik global,” tambah beliau dalam mengapresiasi kunjungan kerja DPD RI ke Sumatera Utara.

Beberapa bank Himbara dan Bank Sumut turut hadir pula dalam rapat kerja di Gedung Pemprov Sumut. Tedi M. Isman, Pimpinan Wilayah Bank BNI, Penyaluran KUR hingga Juli 2022 dari BNI Sumatera Utara adalah Rp774 miliar. “Dominasi KUR Kecil dari BNI salah satunya karena keterbatas SDM,” ucapnya ketika menjelaskan kendala penyaluran KUR Kecil oleh BNI.

Tagor Pasaribu, Deputi Regional CEO Bank Mandiri (Persero), menyampaikan progress penyaluran KUR oleh Bank Mandiri di Sumut yang telah mencapai Rp 1,23 triliun hingga akhir Agustus 2022 ini. Beliau turut menyampaikan harapannya dalam rapat kerja tersebut. “Mohon bantuan agar Bank Mandiri tetap bisa menyalurkan KUR sesuai target hingga akhir tahun,” katanya. 

Selain itu, Budhi Novianto, Regional CEO Bank BRI (Persero), memaparkan penyaluran KUR Mikro dari BRI yang sudah tersalur 7,6 triliun dari plafon sebesar 13,014 triliun pada tahun 2022 di Sumatera Utara. “Proporsi penyaluran banyak KUR Mikro sebesar 80 persen dengan tingkat NPL sebesar 1,49 %” lanjutnya.

Regional Office Head Bank BTN, M. Amin Sholeh, menyampaikan bahwa KUR telah tersalur sebanyak Rp 9,1 miliar hingga agustus 2022 di Sumut oleh BTN.

Beliau juga menekankan upaya BTN untuk mempermudah proses administrasi pengajuan KUR seperti OJK Checking yang langsung BTN proses sepanjang sudah lunas kredit produktif.

Terakhir, Hadi Sucipto, Direktur Pemasaran BPD Sumut, juga menyampaikan progres penyaluran KUR dari Bank Sumut, sampai dengan Agustus 2022, sebesar Rp 758 miliar dari plafon sebesar Rp 1 triliun. “Tahun depan, harapannya pemerintah pusat dapat dinaikkan hingga 1,5 triliun,” singgungnya.

Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Senator asal Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan keprihatinannya mengenai dampak pandemi terhadap UMKM. "Selain itu, masalah yang paling sering dialami oleh UMKM adalah minimnya modal usaha sehingga kegiatan terhambat,” ucapnya mengenai kendala UMKM yang terjadi selama ini di berbagai daerah di Indonesia.

Yustina Ismiati, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah, membahas kondisi kebijakan terkini, yakni kenaikan BBM yang berimbas pada UMKM. “Presiden telah meluncurkan BLT untuk UMKM. Lantas, kebijakan apa yang diambil BI pasca kenaikan harga BBM?” tanyanya kepada Bank Indonesia perwakilan Sumut di dalam rapat.

Senator Provinsi Jawa Barat, Eni Sumarni, menyoroti aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya tentang maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal. "Sebab, salah satu dampaknya, BTN sulit memberikan kredit karena masyarakat lebih mudah mengakses pinjol ilegal,” jelasnya mengenai kendala BTN di Jawa Barat.

Selain itu, beliau juga mempertanyakan kepada seluruh perbankan yang hadir dalam rapat kerja tersebut soal sektor apa yang paling banyak disalurkan KUR sehingga pengusaha kecil benar-benar bisa memanfaatkannya.

Sudirman, Anggota Komite IV yang berasal dari Provinsi Aceh, menjelaskan penyaluran KUR yang banyak disalurkan oleh Himbara dan BPD. Namun beliau turut menyoroti permasalahan pinjol ilegal yang banyak menjerat masyarakat kecil. "Oleh karenanya, bagaimana OJK memproteksi masyarakat terkait pinjaman online sehingga kasus pinjol ilegal tidak terjadi lagi?” tanya senator tersebut kepada pihak OJK. 

Faisal Amri, Senator Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan usulannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait usaha mikro dan kecil, saya mengusulkan agar mengubah nama Kredit Usaha Rakyat menjadi Pinjaman Usaha Rakyat (PUR) yang tanpa bunga.

"Dengan demikian, Adanya PUR bisa memudahkan masyarakat ekonomi lemah untuk meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI yang berasal dari Kalimantan Barat, Sukiryanto, mempersoalkan berbagai permasalahan penyaluran KUR berdasarkan pengalamannya serta aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya. Beliau turut memberi contoh. “Misalnya, pembobolan token KUR Bank Mandiri serta perlunya mempercepat laju penyaluran FLPP dan realisasi Tapera di BTN,” tutupnya.

Zuhri M Syazal, Senator Provinsi Bangka Belitung, menyoroti persoalan yang masyarakat hadapi, yakni seputar persoalan masyarakat yang tidak butuh nilai pinjaman besar. "Kemudian, bagaimana sosialisasi kredit yang disampaikan Bank Sumut kepada masyarakat?” tanya beliau kepada Bank Sumut untuk mendapatkan wawasan berdasarkan pengalaman BPD ini di wilayahnya.

Rapat kunjungan kerja ini ditutup oleh Elviana selaku Ketua Komite IV dengan menyampaikan apresiasinya atas pemaparan serta diskusi yang berlangsung. Ia menekankan bahwa hasil rapat kerja mengenai KUR akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama instansi terkait di tingkat pusat serta dalam pertimbangan DPD RI atas RAPBN 2023 yang pemerintah buat.

(dpd/eds)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update