Komite Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Berkedok Sumbangan, Ini Dasarnya!

Stop Pungutan di Sekolah
Ilustrasi. Stop Pungutan di Sekolah.

MJNews.id, Kebumen – Masyarakat hanya ingin tahu tentang hak warga negara dalam memperoleh pendidikan, kemudian hak Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah dalam menentukan biaya masuk peserta didik baru.

Apakah semua memang ada aturannya? Jika pada akhirnya selalu ada biaya masuk sekolah dengan istilah dana sumbangan pendidikan.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kenapa sumbangan harus ditentukan jumlahnya? Sumbangan itu sukarela, semampunya, tidak memberatkan, pelaksanaan PPDB dilarang memungut biaya.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Khusus PPDB untuk SD, SMP dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB, yang meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, atau prestasi.

Baca Juga  Wako Zul Elfian Umar Buka Raker STAI Solok Nan Indah

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :

  • Pengumuman pendaftaran, 
  • Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran,
  • Pengumuman penetapan peserta didik baru
  • Daftar ulang, dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah, untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Perlu diketahui, Komite sekolah dilarang tarik pungutan berkedok sumbangan, patut diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan PPDB.

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah (BOS) dilarang memungut biaya dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Baca Juga  Politikus Dominasi Presidium KAHMI Periode 2022-2027, Ini Dia

Jika dilanggar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan PPDB, baik sekolah swasta yang telah menerima BOS maupun sekolah negeri dilarang memungut biaya pelaksanaan PPDB.

Aturan sumbangan pendidikan, apakah komite sekolah menentukan jumlah biaya masuk sekolah bagi peserta didik baru, yang kemudian disebut dengan dana sumbangan pendidikan.