LSM TAMPERAK Layangkan Surat ke Komnas HAM Terkait Regrouping SDN Gesikan Purworejo
×

Adsense

Adsense Mobile

LSM TAMPERAK Layangkan Surat ke Komnas HAM Terkait Regrouping SDN Gesikan Purworejo

Senin, 19 September 2022 | 13.06 WIB Last Updated 2022-09-19T06:06:07Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

SDN Gesikan
SDN Gesikan Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. (f/ist)

Purworejo, MJNews.id - Regrouping SDN Gesikan Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengundang perhatian banyak pihak. Regrouping SD Negeri Gesikan menyebabkan puluhan siswa terlantar tidak mendapatkan pengajaran selama satu bulan menjadi pembicaraan dan viral di Purworejo.

Kuasa dari warga, Sumakmun berkunjung ke SDN Gesikan, Senin (19/9/2022) dalam rangka koordinasi terkait surat yang akan di layangkan ke Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak di Jakarta.

Konflik terjadi karena siswa dan orang tua siswa SDN Gesikan menolak kebijakan Bupati Purworejo terkait digabungnya SDN Gesikan ke SDN Paitan. Warga Desa Gesikan sepakat dan menghendaki SDN Gesikan harus tetap ada dan tidak boleh dihapus. Alasan warga menolak regrouping karena jumlah siswa SDN Gesikan ada 66 murid, dan melebihi dari jumlah batas minimal sekolah yang bisa diregroup atau ditutup.

Sarana prasarananya pun masih bagus dan kokoh, Prestasinya pun di Kecamatan Kemiri sering mejadi juara umum, namun demikian, Pemkab Purworejo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo tetap bersikukuh memberlakukan regrouping di SDN Gesikan yang sudah menjadi SK Bupati.

Sejak 31 Agustus 2022 lalu hingga saat ini, semua guru SDN Gesikan sudah meninggalkan sekolah, akan tetapi, murid tetap saja tidak mau dipindah dan mereka terlantar tidak menerima pelajaran, sehingga dengan kondisi semacam itu membuat LSM TAMPERAK selaku kuasa pendampingan akan melayangkan surat kepada Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak serta Menteri Pendidikan sampai dengan DPR-RI di Jakarta.

Ketua LSM TAMPERAK, Sumakmun menerangkan, sesuai hasil pantauan di lapangan dan dari dialog dengan para murid serta orang tua murid, menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM. Indikasi pelanggaran itu ada, seperti terabaikannya hak-hak anak untuk sekolah, sehingga siswa terancam tidak bisa ikut ujian tengah semester. 

Sumakmun mengatakan, mestinya sekolah ini belum bisa diregrouping, sebab kebijakan regrouping menyebabkan puluhan murid terlantar tidak mendapatkan pengajaran selama satu bulan.

Sumakmun mengaku, belum bisa memberikan kesimpulan tentang pelaku tersebut, ada beberapa kemungkinan, pelaku bisa Pemkab sebagai pengambil kebijakan, bisa juga Kepala Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab regrouping sekolah.

Sumakmun menilai, konflik yang terjadi itu akibat dari kebijakan Pemkab Purworejo dalam melakukan regrouping tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan terjadi.

Konflik yang terjadi di gedung DPRD akibat adanya demo menolak regrouping, pihaknya (Sumakmun) mengaku akan melakukan upaya hukum kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, karena sampai saat ini belum ada itikad yang baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, untuk duduk bersama guna mengkaji ulang kebijakan regrouping sekolah yang dilakukan Pemkab Purworejo terhadap SDN Gesikan.

Sebenarnya, prosedur formalnya berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan bahwa sekolah yang muridnya kurang dari 60 yang akan diregrouping karena tidak bisa mendapatkan dana BOS.

"Tapi yang formal kadang belum tentu sesuai dengan material. Putusan bisa saja berbeda dengan fakta," tegasnya.

Sumakmun menjelaskan sesuai fakta, sebagian warga menolak kebijakan regrouping dan anak-anak jadi korban. Sumakmun mengatakan fakta di balik penolakan warga. Alasan mengapa pemerintah memaksakan kebijakan ini yang masih kita gali. 

"Jika indikasi pelanggaran itu terbukti, maka bisa saja masalah ini diteruskan ke penyidik. Namun dirinya hanya ingin memberikan dorongan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan, sebab masalah pendidikan merupakan bagian dari hak ekosof yang sudah diratifikasi pemerintah pada tahun 2005 dan dilindungi undang-undang," jelasnya.

"Kami akan menuntut pemenuhan hak-hak warga negara dalam masalah pendidikan ini," tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Gesikan, Suryono mengatakan, kebijakan regrouping sekolah ini tidak sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dan jumlah murid SDN Gesikan sudah melebihi dari syarat regrouping yaitu sebanyak 66 orang.

Sebenarnya, pihak pemerintah desa sudah berusaha dan berupaya agar murid tetap bisa mendapatkan pelajaran sekolah dengan melayangkan surat keberatan dan penolakan kalau SDN Gesikan tidak ditutup.

Karena surat dari Kepala desa dan warga desa Gesikan tidak ada jawaban atau tidak ditanggapi Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan maka kami menunjuk LSM TAMPERAK untuk menjadi kuasa dalam kasus regrouping sekolah yang ada di Gesikan untuk dilanjutkan ke Kementerian dan DPR-RI di Jakarta.

"Bahkan kami warga Desa Gesikan datang ke gedung DPRD kabupaten Purworejo diusir oleh Ketua DPRD kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi dari PDIP," katanya.

"Persoalan konflik yang terjadi di gedung DPRD kabupaten Purworejo kami akan mengadu ke DPP PDIP Jakarta," pungkasnya.

(Fix)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update