Pemerintah Perlu Perhatikan Perawatan Cagar Budaya
×

Adsense

Adsense Mobile

Pemerintah Perlu Perhatikan Perawatan Cagar Budaya

Selasa, 06 September 2022 | 01.00 WIB Last Updated 2022-09-05T18:00:00Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Komite III DPD RI RDP di Ruang Rapat Pajajaran
Komite III DPD RI RDP di Ruang Rapat Pajajaran, Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta (5/9/2022). (f/dpd)

Jakarta, Mjnews.id - Rumitnya perawatan cagar budaya dan masih rendahnya kesadaran serta kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Komite III DPD RI mengidentifikasi beberapa persoalan terkait implementasi UU Cagar Budaya antara lain masih rendahnya jumlah obyek yang diregistrasi menjadi cagar budaya. 

“Hal ini cukup mengkhawatirkan karena cagar budaya akan terancam kerusakan akibat konflik kepentingan, seperti tekanan pembangunan, perluasan lahan, pemukiman dan sebagainya,” ujar Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Pajajaran, Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta (5/9/2022).

Persoalan lainnya, diungkapkan Anggota Komite III DPD RI Bambang Sutrisno adalah jumlah pemugaran tidak sebanding dengan jumlah cagar budaya yang mengalami kerusakan. 

“Sulitnya dan lamanya proses penetapan sebuah obyek wilayah menjadi cagar budaya tersebut terbengkalai karena tidak ada perawatan terhadap situs cagar budaya tersebut,” ujar Bambang.

Anggota Komite III DPD RI Muhammad Rakhman menambahkan rumitnya perawatan situs cagar budaya juga diakibatkan karena kekurangan tenaga ahli dan dana. Selain itu, banyak peristiwa pencurian barang-barang yang mengandung nilai historis dan warisan cagar budaya Indonesia. 

"Kami takut anak cucu kami tidak mengetahui budaya mereka karena situs budaya tersebut sudah hilang diakibatkan kebakaran hutan dan tambang yang dapat merusak cagar budaya,” jelas anggota asal Kalimantan Tengah ini.

Sedangkan Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita menyatakan keprihatinannya atas rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian cagar budaya. Menurutnya, saat ini sangat rendah minat anak-anak muda mempelajari budaya Indonesia sehingga menghambat upaya pelestarian cagar budaya Indonesia. 

“Untuk mengatasi permasalahan yang banyak terjadi mengenai perawatan cagar budaya, perlu membuat grand desain pelestarian dan perlindungan budaya serta memasukan materi pelestarian cagar budaya dalam kurikulum sekolah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta Gatot Ghautama, menjelaskan pentingnya memajukan kebudayaan tidak hanya yang berbentuk bangunan atau situs, tetapi juga cagar budaya tak benda seperti seni naskah-naskah, musik, permainan tradisional, bahasa,  dan adat istiadat.

Gatot menambahkan pemugaran cagar budaya belum menjadi prioritas pembangunan sehingga anggaran yang disediakan sangat terbatas. Sebagian besar cagar budaya di perkotaan, dimiliki oleh BUMN, perusahaan swasta, perorangan, dan nasyarakat, sehingga sangat tergantung dari kemampuan dan niat pemiliknya.

“Kesadaran pemerintah (khususnya yang mengurus bidang kebudayaan) terhadap pelestarian belum merata, sebagian pemerintah daerah masih memiliki pemahaman bahwa cagar budaya hanyalah sekedar benda atau bangunan tua yang bernilai ekonomi rendah. Namun sebagian pemerintah daerah lainnya telah memiliki keadaran tinggi dan telah menerbitkan peraturan dan kebijakan program yang mendukung pelestarian nilai penting cagar budaya dengan melibatkan masyarakat, sehingga  keberlanjutannya terjamin,” ujar Gatot.

(dpd/eds)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update