Perwakilan Wali Murid dan Warga Gesikan Penuhi Undangan DPRD Terkait Demo Regrouping
×

Adsense

Adsense Mobile

Perwakilan Wali Murid dan Warga Gesikan Penuhi Undangan DPRD Terkait Demo Regrouping

Jumat, 23 September 2022 | 09.00 WIB Last Updated 2022-09-23T04:01:21Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Perwakilan Wali Murid dan Warga Gesikan Penuhi Undangan DPRD
Perwakilan Wali Murid dan Warga Gesikan Penuhi Undangan DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. (f/m. taufik)

Purworejo, MJNews.id - Sedikitnya 10 orang perwakilan warga Desa Gesikan, Kecamatan Kemiri datang memenuhi undangan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah guna didengar keterangannya terkait konflik regrouping sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, Kamis (22/9/2022).

Wali murid, tokoh warga masyarakat dan Kepala Desa Gesikan serta Dinas Pendidikan diundang Komisi IV untuk didengar keterangannya terkait konflik regrouping SDN Gesikan. "Apa yang disampaikan kedua belah pihak nantinya akan dijadikan bahan pembahasan dan evaluasi terhadap kebijakan regrouping sekolah di Komisi IV," kata Wakil Ketua Komisi IV, Abdullah.

Demo warga Gesikan agar SK regrouping dibatalkan dan menolak keras apabila dilakukan penghapusan sekolah atau regrouping telah disampaikan di depan gedung DPRD beberapa hari lalu, belum mendapatkan titik temu antara wali murid dan dinas terkait.

Perwakilan dari warga desa Gesikan, Sujat mengatakan, baik komite, wali murid dan masyarakat menolak wacana regrouping yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Purworejo. Menurut dia, penggabungan tidak adil dan pilih-pilih. Dalam sosialisasinya, kalau jumlah murid SDN Gesikan dalam tiga tahun berturut-turut kurang dari 60 akan diregrouping, dan sekarang di SDN Gesikan muridnya ada 66 orang, kok masih diregrouping?" ujarnya kesal.

“Kami dengar ada beberapa sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 kok tidak diregroup, ini ada apa? Kebijakan yang seperti ini saya kira tidak adil," tambahnya.

Menurut Ketua BPD, Sidik, kecuali jumlah murid yang sudah di atas ketentuan batas minimal siswa, juga ada beberapa faktor yang mendasari penolakan. Salah satunya, nilai sejarah sekolah dan juga prestasi sekolah baik di bidang olahraga maupun bidang akademis.

"Sejarah SD Gesikan merupakan cikal bakal pendidikan masyarakat di Gesikan dan sekitarnya, dulu tahun 1956 masih Sekolah Rakyat," terangnya.

Murid SDN Gesikan setiap ada iven pertandingan olah raga maupun lomba lainnya di tingkat kecamatan Kemiri sering mendapat piala kejuaraan.

"Kami mohon Bupati Purworejo berkenan meninjau kembali dan membatalkan SK regrouping di SDN Gesikan," pungkasnya.

“Tidak semua orang tua memiliki kendaraan untuk mengantar ke sekolah. Jadi, berdasarkan pertimbangan bersama, kami menolak penggabungan,” kata Komite SDN Gesikan, Sukirno.

Selain alasan di atas, warga menolak regrouping karena merasa tidak diperlakukan adil dan sama dengan sekolah lain.

Kepala Desa Gesikan, Suryono mengungkapkan, apabila alasan penggabungan karena jumlah siswa kurang dari 60 anak, maka di beberapa wilayah masih banyak sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60, seperti tadi disampaikan pak Sujat. Kenapa tidak diregroup?" ujarnya.

Sosialisasi yang disampaikan ke Desa Gesikan semuanya meleset dan tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Di mana dulu disampaikan bahwa kalau SD Gesikan muridnya dalam tiga tahun berturut-turut tidak mencapai 60 akan diregroup. Dasar regrouping SDN Gesikan adalah hasil pendataan tahun 2020 dan tidak ada evaluasi lagi, tahu-tahu SK regrouping turun. Ini sangat menyakitkan hati masyarakat Gesikan," tukasnya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.421.22592 Bangda 1988 dan Peraturan Kemendikbud disebutkan bahwa Sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 60, menurut peraturan UU harus dilakukan regrouping dengan sekolah terdekat, karena secara operasional jika dilanjutkan sekolah tersebut tidak mampu.

"Pemerintah Kabupaten Purworejo di tahun 2022 melakukan regrouping terhadap 39 sekolah dan 34 sekolah telah dilaksanakan, termasuk salah satunya SDN Gesikan," ujar Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Paryono.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV, Abdullah mengatakan, pada intinya DPRD akan menghargai perjuangan masyarakat Desa gesikan mempertahankan sekolah, tapi mestinya tidak mengorbankan pendidikan anak-anaknya. "Anak-anak harus sekolah dulu sambil menunggu hasil dari perjuangan mempertahankan keberadaan SDN Gesikan.

"Faktor kecemburuan sepertinya yang menjadi dasar penolakan regrouping SDN Gesikan. Tadi juga telah disampaikan dinas bahwa ada sekolah yang jumlah muridnya 89 pun juga dilakukan regrouping," jelasnya.

(fix)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update