Tindakan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
×

Adsense

Adsense Mobile

Tindakan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Kamis, 22 September 2022 | 08.40 WIB Last Updated 2022-09-22T10:59:06Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi pencemaran nama baik
Ilustrasi.

Oleh: Desi Fitriani

Mjnews.id - Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindakan pidana yang dapat menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE.

Kasus pencemaran nama baik sudah banyak terjadi di Indonesia, terlebih lagi sekarang sudah menggunakan serba digital yang membuat masyarakat dapat menggunggah informasi apapun di media sosial. Namun terkadang, kebebasan pers ini juga menuai kontroversi karena kebablasasan penayangan berita yang keluar dari koridor hukum, budaya dan agama. Dengan demikian, pemberitaan di pers juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghina dan menjatuhkan seseorang ataupun kelompok tertentu yang di dalamnya memenuhi unsur tindak pidana. 

Berdasarkan KUHP dan UU ITE
Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP terbagi menjadi 6 (enam) jenis, yaitu :
  1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), yakni perbuatan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak.
  2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), yakni perbuatan tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis.
  3. Fitnah (Pasal 311 KUHP), yakni apabila perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 KUHP tidak benar.
  4. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP), yakni jika penghinaan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, maupun berupa perbuatan.
  5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).
  6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

Namun, UU ITE lebih berfokus pada media atau cara dari pencemaran nama baik tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Jika Anda melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka Anda akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, definisi pencemaran nama baik mengacu pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Tidak terbatas pada pencemaran nama baik, UU ITE juga mengatur mengenai ujaran kebencian yang mengandung SARA yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yakni, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pelanggaran atas perbuatan yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial
Permasalahan bermula ketika MI berkomentar di akun Instagram dan menyebutkan bahwa MZ penipu dengan menjual tas branded KW dan meminta MZ untuk mengembalikan uangnya. Pada Senin (11/7/2022), Selebgram MI menggunggah video CCTV yang menunjukkan perdebatan antara MI dan MZ di akun instagram pribadi.

Kedua belah pihak saling melaporkan ke kepolisian. Pihak MZ melaporkan ke pihak kepolisian bahwa MI telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Kemudian, pihak MI juga melaporkan MZ ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap dirinya dan keluarganya di akun pribadi instagram MZ.

Perseteruan antara MZ dan MI juga terjadi di kepolisian. Ketika MZ dan MI dipertemukan, MZ mengatakan perkataan yang melecehkan terhadap pihak MI. Setelah pertemuan tersebut, MZ mengunggah di akun Instagram nya melalui Instagram Stories dengan mengatakan bahwa MI telah memukuli MZ dan MZ melakukan visum.

MZ dilaporkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. MZ juga dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 335 KUHP.

Pada Senin (19/9/2022), Jaksa Penuntut Umum memutuskan pihak MZ dituntut hukuman penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 200.000.000 atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap MI. 

Penulis, Mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang

(***)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update