Wamenkumham Minta Peran Penyuluh Hukum dalam Sosialisasi RKUHP ke Masyarakat Dimasifkan
×

Adsense

Adsense Mobile

Wamenkumham Minta Peran Penyuluh Hukum dalam Sosialisasi RKUHP ke Masyarakat Dimasifkan

Jumat, 02 September 2022 | 07.00 WIB Last Updated 2022-09-02T00:00:00Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Eddy O.S. Hiariej
Wamenkumham RI, Eddy O.S. Hiariej. (f/kemenkumham)

Padang, Mjnews.id - Berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan Kemenkumham RI untuk memberi pencerahan dan menciptakan kesepahaman masyarakat terkait Rancangan Kitab Undang-Undang (RKUHP). Salah satunya kick off Sosialisasi RKUHP oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 23 Agustus 2022 silam. 

Pada Kamis (1/9/2022) kemarin, Wamenkumham RI, Eddy O.S. Hiariej melaksanakan Sosialisasi Lanjutan RKUHP pada seluruh jajaran Kemenkumham RI. Keaktifan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat Pusat dan Kantor Wilayah agar berperan serta dalam penyebarluasan informasi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang (RKUHP) dinilai penting, khususnya untuk menciptakan kesepahaman masyarakat mengenai 14 (empat belas) Pasal krusial demi mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan obyektif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya bersama seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan JFT serta JFU di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar mengikuti Sosialisasi RKUHP oleh Wamenkumham secara virtual terpusat di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol Kantor Wilayah.

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Widodo Eka Tjahjana menyampaikan tentang Isu Krusial yang perlu diperdalam dan menyamakan persepsi oleh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM sehingga dikemudian hari tidak timbul multi penafsiran di masyarakat. Prof Widodo juga menyampaikan akan terus bekerja keras dan berusaha untuk menghadirkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tinggal setahap lagi akan masuk pada keputusan paripurna dengan demikian bisa terwujud dan terealisasi pada tahun ini.

Selanjutnya Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy memberikan pembekalan terkait sosialisasi RKHUP. Dalam arahannya, Eddy menyampaikan bahwa Presiden RI, Joko Widodo sangat menginginkan partisipasi publik dibutuhkan dalam pembentukan RUU KUHP.

“Sejak awal sebenarnya dalam penyusunan RKUHP selalu melibatkan keterlibatan publik, sejak periode penyusunan tahun 2014-2019, telah dihasilkan penyusunan Daftar Inventaris Masalah sebanyak 6000 lebih yang bersumber dari masyarakat. 6000 Daftar Inventaris Masalah ini disusun dari masukan 22 Lembaga Swadaya Masyarakat,” ujar Wamenkumham.

Wamenkumham juga berharap kedepan Sosialisasi RKUHP ini terus dilakukan secara masif. Hal ini tidak hanya merupakan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi ada Kementerian/Lembaga terkait yang harus ikut berperan aktif sehingga diharapkan informasi dapat cepat tersampaikan kepada masyarakat.

Wamenkumham RI kemudian mengharapkan peran dan tanggung jawab Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum untuk terus aktif dalam mensosialisasikan RKUHP pada masyarakat. 

(hms/eds)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update