Diduga SK Bupati Langgar Ketentuan SE Dirjen Dikdasmen, Sumakmun Layangkan Surat Aduan ke 8 Institusi
×

Adsense

Adsense Mobile

Diduga SK Bupati Langgar Ketentuan SE Dirjen Dikdasmen, Sumakmun Layangkan Surat Aduan ke 8 Institusi

Senin, 17 Oktober 2022 | 10.00 WIB Last Updated 2022-10-17T04:43:08Z

Advertisement

Advertisement

Sumakmun layangkan surat aduan ke DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
Ketua LSM TAMPERAK Purworejo, Sumakmun layangkan surat aduan ke DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. (f/m. taufik)

Purworejo, MJNews.id - Kebijakan regrouping Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Purworejo perlu ditinjau ulang meski program itu sudah digulirkan sejak 2020. Dalam realisasinya, regrouping SD masih banyak menimbulkan persoalan, salah satunya yang terjadi di SDN Gesikan kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, hingga saat ini masih berlarut-larut belum ada penyelesaian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Kepala Desa Gesikan, Suryono bersama Warga Desa Gesikan, menunjuk Ketua LSM TAMPERAK Purworejo, Sumakmun menjadi kuasa hukum terhadap sengketa regrouping SDN Gesikan untuk mengadukan prosedur regrouping sekolah yang diduga melanggar surat edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menenngah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke beberapa instansi terkait, Kamis (13/10/2022) lalu.

Surat aduan telah dikirimkan di delapan Institusi atau Lembaga terkait, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Komisi Perlindungan Anak, KPAI, LPAI dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah.

Ahmad Muslim Divisi Bantuan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyambut baik kedatangan ketua LSM TAMPERAK dan berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi SD N Gesikan.

Dalam pertemuannya dengan Ketua LSM, Amad Muslim selaku Divisi Hukum menyampaikan, agar segera membuat laporan pengaduan resmi tentang hal ini dan akan segera didiskusikan dengan Kepala Dinas.

Sudah lebih dari sebulan murid SD N Gesikan ditinggal gurunya dan tidak mendapatkan hak haknya sebagai seorang anak usia sekolah (pelajar), dan terkesan dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian dari Dinas maupun Bupati Purworejo. "SK Bupati tentang regrouping diduga melanggar ketentuan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemendikbud," jelas Sumakmun.

Sumakmun mengatakan, kalau mau ditegakkan aturannya kita uji bersama dan saya siap asal semua pemangku kepentingan berani bersikap transparan dan sama sama menjalankan aturan itu dengan baik. 

"Dalam SE Dikdasmen Kemendikbud Nomor 0993/D/PR/2019 sangat jelas, bahwa SD Negeri yang memenuhi persyaratan regrouping yaitu yang jumlah siswanya selama 3 tahun berturut-turut di bawah 60 orang anak, dan di SD N Gesikan tahun ajaran 2022 jumlah muridnya sejumlah 66 orang murid, tetapi tetap dipaksakan regroiping," katanya.

"Kalau ingin menegakkan aturan, mestinya team regrouping dalam menyampaikan sosialisasinya sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemendikbud yaitu selama tiga tahun berturut turut harus dijalankan, tetapi yang terjadi di SD N Gesikan hanya dilakukan sekali di tahun 2020 dan jelas itu melanggar dari ketentuan Surat Edaran Kemendikbud itu sendiri," jelas Sumakmun.

Dan yang lebih lebih tidak bisa dipahami, kenapa gurunya sudah dipindahkan ke tempat lain sementara administrasi siswa belum selesai karena para siswa (murid) belum mau pindah, dan dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan lanjut sehingga bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. UUD 1945 melalui Pasal 31 Ayat 2 bahkan mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar.

Sumakmun menjelaskan, terbitnya SK Bupati Purworejo tentang regrouping sekolah diduga melanggar Konstitusi UUD 45 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,dan terbukti anak anak menjadi terlantar dan kehilangan hak mendapat pendidikan.

"Siapapun harus tunduk dan taat kepada hukum, dan saya berharap permasalahan ini segera teratasi, Bupati segera membatalkan SK regrouping SD N Gesikan dan anak-anak harus bisa kembali sekolah dan belajar, Kalau tidak kasus ini akan kita ajukan ke ranah hukum di atasnya," pungkasnya.

(fix)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update