DPMPTSP Rapat Bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nias Barat, Ini yang Dibahas
×

Adsense

Adsense Mobile

DPMPTSP Rapat Bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nias Barat, Ini yang Dibahas

Selasa, 04 Oktober 2022 | 09.00 WIB Last Updated 2022-10-04T03:00:22Z

Advertisement

Advertisement

DPMPTSP Rapat Bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nias Barat
DPMPTSP Rapat Bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nias Barat. (f/emuni)

Nias Barat, Mjnews.id - Pemerintah Kabupaten Nias Barat, DPM PTSP laksanakan rapat bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Nias Barat Nomor 51 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelayan Pasar diwilayah Kabupaten Nias Barat, berlangsung di ruang Aekhula, Kantor Bupati, Onolimbu, Selasa (04/10/2022).

Hal tersebut disampaikan dalam arahan Bupati Nias Barat yang diwakili oleh Asinten II Yobedi Gulo, S.IP., M.M bahwa setiap pengguna/pemanfaat pasar/lods/kios wajib memiliki ijin pemakaian, sebagaimana Perbup Nomor 51 tahun 2019.

"Berkenaan dengan itu, segenap bapak/ibu Camat ke-8 Kecamatan segera mengevaluasi dan menertibkan pemakaian/pemanfaatan pasar/lods/kios tersebut, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Barat," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala DPM PTSP, Salome Waruwu, S.IP., M.M dalam laporannya mengatakan bahwa, seyogianya seluruh pemanfaat, sebelum menempati kios/lods/dasaran/atau tanah Pemerintah sudah memegang surat ijin pemanfaatan terlebih dahulu.

"Dilaporkan Aset Pemerintah Kabupaten Nias Barat dari ke-8 Kecamatan terdapat jumlah Dasaran 208 unit, Lods 664 unit, dan kios 415 unit, namun kenyataannya pada pemanfaatan pada tahun 2022 sampai dengan hari ini, yang telah diterbitkan ijin hanya 2 orang", jelasnya.

"Ke-2 orang tersebut, yakni 1 orang pemanfaat 1 unit kios di Pasar Rakyat Moro'o, Desa Hilifadolo, dan 1 orang pemanfaat 1 unit kios di Desa Balidano, Kecamatan Mandrehe Utara", sebutnya.

Dari keadaan ini, Kepala DPM PTSP menyampaikan apabila dibiarkan akan mengakibatkan beberapa hal, yakni :
  1. Hilangnya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dari sektor retribusi pemanfaatan Pasar Pekan.
  2. Ada kemungkinan bahwa pihak pihak tertentu akan mengklaim kios, maupun tanah, maupun bangunan milik Pemkab menjadi milik pribadi.
  3. Adanya perebutan lahan atau perebutan unit kios ditengah tengah masyarakat.
 
"Sebagaimana di DPM PTSP menerima beberapa permohonan masyarakat untuk unit kios yang sama, bahkan beberapa masyarakat itu sudah membayar retribusinya dengan kios yang sama", terangnya.

Usai arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh mewakili Bupati Nias Barat, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Balasia Gulo, S.Pd., MM, diteruskan ruang diskusi dipandu oleh Kadis DPM PTSP, Salome Waruwu SIP., M.M.

Camat Mandrehe, Farianus Gulo, S.Pd sampaikan apresiasi terlaksananya pertemuan ini, berhubung sangat penting untuk menyelamatkan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat.

"Dikatakan bahwa, diharapkan Pemkab Nias Barat dapat terlaksana penertiban ijin usaha dan evaluasi agar mampu mengetahui masalah dan solusinya sebagaimana mekanisme dan peraturan yang sudah ada, termasuk melibatkan Dinas Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan peraturan Pemerintah Daerah," harapnya.

Pada kesempatan tersebut dari Camat Lahomi, Kristo Alfabet Daeli, S.Pd memohon perhatian bersama perihal pendukung aset daerah semisalnya bangunan pemerintah untuk diberi pelayanan penerangan dan air bersih, serta penanggulangan limbah, serta akses jalan menuju bangunan tempat usaha, sehingga menghasilkan nilai daya tarik calon pedagang maupun konsumen memanfaatkan bangunan tempat usaha milik Pemerintah Daerah, tuturnya.

Pada pertemuan tersebut hadir lengkap pegawai DPM PTSP, Sekdis, Kabid, Kasi, staf dan PTT, juga dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Para Camat dan atau yang mewakili. 

(Emuni)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update