Pendamping Lokal Desa jadi Panwascam, Ratusan Ikatan Mahasiswa Bojong Bakal Gruduk Bawaslu Purwakarta
×

Adsense

Adsense Mobile

Pendamping Lokal Desa jadi Panwascam, Ratusan Ikatan Mahasiswa Bojong Bakal Gruduk Bawaslu Purwakarta

Minggu, 30 Oktober 2022 | 21.00 WIB Last Updated 2022-10-30T15:58:54Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Ikatan Mahasiswa Bojong
Ikatan Mahasiswa Bojong, Purwakarta, Jawa Barat. (f/ist)

PURWAKARTA, Mjnews.id - Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Bojong (IMB) Rika menyoroti rekrutmen anggota Panwascam tingkat Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta yang diikuti oknum Pendamping Lokal Desa (PLD) pada 14 Oktober 2022.

Rika menilai rekrutmen anggota panwascam oleh Bawaslu tersebut tidak netral diduga telah meloloskan oknum Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai anggota panwascam tingkat kecamatan. 

"Apapun dalihnya Doble job jelas akan mengganggu salah satu pekerjaan dan tidak akan efektif, Penerimaan honor doble yang sama-sama dari anggaran negara, baik itu APBN maupun APBD sangat tidak dibenarkan," ujar Rika dalam keterangan tertulisnya yang diterima mjnewd.id pada Minggu 30 Oktober 2022.

Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Bojong itu menegaskan jika Bawaslu Kabupaten Purwakarta tidak bisa menyelesaikan persoalan oknum Pendamping Lokal Desa (PLD) yang menjadi sebagai anggota Panwascam, ratusan Ikatan Mahasiswa Bojong (IMB) akan mendatanginya atau melakukan aksi. 

"Kalu tidak di tindaklajuti saya akan datang ke Bawaslu kabupaten purwakarta beserta 232 anggota imb lainnya," tegasnya. 

Menurutnya mengenai oknum Pendamping Lokal Desa (PLD) yang diduga lolos dan menjadi anggota Panwascam tersebut sudah dijelaskan sebagaimana peraturan Menteri Desa No 40 Tahun 2021 bahwa pendamping desa dilarang merangkap jabatan. 

"Sudah jelas dalam Kepmendes PDTT Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat, Disebutkan pada Etika Profesi TPP huruf (G) angka 1 huruf (b) angka 18) terkait larangan TPP, bahwa TPP atau pendamping desa dilarang menduduki jabatan pada lembaga yang sumber pendanaan utamanya berasal dari APBN, APBD dan APB Desa," Kata Rika. 

Sementara itu salah satu tokoh Purwakarta yang tidak mau disebutkan namanya terkait oknum Pendamping Loka Desa (PLD) atau Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebaiknya tidak boleh merangkap jabatan.

Menurut dia oknum Pendamping Lokal Desa (PLD) yang menjadi sebagai anggota Panwascam itu, akan menggangu konsentrasi pekerjaan, kecuali menjadi anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS yang pelaksanaanya hanya sehari. 

"Kalau Panwascam kerjanya harus fokus tidak sehari, kalau KPPS kan hanya sehari," kata dia. 

Seperti diketahui Bawaslu RI sudah melakukan rekrutmen Panwascam serentak se Indonesia, di masing-masing wilayah kabupaten atau kota pada 14 hingga 16 Oktober 2022, saat ini terpilih para anggota Panwascam di Seluruh Indonesia.

(eki)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update