Polemik Pemilihan RW 10 Bekasi Jaya Akan Berujung ke Ranah Pidana, Warga Laporkan Dugaan Korupsi
×

Adsense

Adsense Mobile

Polemik Pemilihan RW 10 Bekasi Jaya Akan Berujung ke Ranah Pidana, Warga Laporkan Dugaan Korupsi

Kamis, 13 Oktober 2022 | 17.30 WIB Last Updated 2022-10-13T10:30:56Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi pidana
Ilustrasi.

Jakarta, Mjnews.id - Polemik pemilihan ketua RW 010 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, ternyata belum menemukan titik terang.

Warga RW 010 mendorong Lurah Bekasi jaya dan Camat Bekasi Timur agar mendiskualifikasi Kuspriadi selaku peraih suara terbanyak pemilihan Ketua RW 010 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Warga RW 010 Kelurahan Bekasi Jaya, Erwin Siregar mengatakan, kemenangan Kuspriadi harus diskualifikasi karena dianggap tidak fair dalam pemilihan karena dalam pemilihan itu panitia hanya menunjuk orang-orang tertentu per RT yang boleh dapat suara memilih.

Selain itu, Erwn Siregar juga akan melaporkan dugaan korupsi dan pungli serta dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh Ketua RW 10.

“Saya akan laporkan dugaan Korupsi dan Dugaan pungli yang dilakukan oleh RW 10 terkait dana Pemasangan Jaringan Fiber Optik (FO), dimana menurut informasi ketua RW 10 Bekasi jaya ada menerima uang Rp 15 juta untuk memasang jaringannya dilungkangan RW tersebut, dan uangnya itu di pergunakan olehnya untuk jalan jalan tampa seizin warga," ucapnya, Kamis 13 Oktober 2022.

Lanjut Erwin, ini saya lakukan agar kita semua warga indonesia melek mata terhadap korupsi mulai hal-hal kecil di republik ini.

Mengenai data, Erwin mengatakan dirinya telah meminta klarifikasi ke bendahara RW, dan bendahara RW mengaku uang tersebut benar adanya, dan uang itu mereka pergunakan untuk biaya jalan-jalan, nginap di hotel serta untuk makan makan, sisanya dibagi ke setiap RT masing-masing Rp 200 ribu per RT.

Erwin juga mengaku semua pihak, baik itu warga maupun aparat RW maupun RT harus tahu untuk apa dan mau diapakan dana masuk dan keluar di tingkat RW maupun RT, pasalnya dana tersebut kan berasal dari pungutan warga.

Menurutnya, jangan buat kendor pelaku korupsi di Indonesia, apalagi sampai menggunakan jabatan jabatan tertentu untuk memperkaya diri pribadi dan golongannya. Bahkan dia mendorong aparat hukum untuk bertindak tegas atas persoalan yang dilaporkan ini.

“Harus ada tindakan nyata oleh aparat hukum, Lurah, Camat mapun Walikota Bekasi dalam membongkar kasus ini, dan bahkan jika lurah tidak tegas, maka kami minta walikota copot saja lurahnya,” paparnya.

(*/eki)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update