Sengkarut Tanah Konsolidasi 240 Ha Tak Kunjung Selesai, Warga Geruduk DPRD Kota Solok
×

Adsense

Adsense Mobile

Sengkarut Tanah Konsolidasi 240 Ha Tak Kunjung Selesai, Warga Geruduk DPRD Kota Solok

Rabu, 05 Oktober 2022 | 03.40 WIB Last Updated 2022-10-04T20:40:15Z

Advertisement

Advertisement

Kota Solok, Mjnews.id - Diduga mulai gerah, masyarakat Kota Solok geruduk gedung DPRD Kota Solok terkait persoalan sengketa Tanah Konsolidasi seluas 240 hektare yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah dan BPN Kota Solok.

Kasus swngketa Tanah Konsolidasi seluas 240 hektare di Kota Solok kembali mencuat setelah sekian lama mengendap bahkan terkesan pihak pemerintah daerah maupun pihak BPN Kota Solok lalai dan enggan menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Sengkarut sengketa tanah di Ranah Minang merupakan persoalan yang klasik namun perlu diselesaikan. Sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Nan Balimo dan di Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok seluas 240 hektare menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

Persoalan itu kembali bergulir sejak beberapa bulan terakhir ini, puncaknya Selasa, 4 Oktober 2022, masyarakat di dua kelurahan tersebut mulai gerah dan mendatangi DPRD Kota Solok untuk memintai penjelasan dan mencarikan solusinya.

Tidak ingin hal-hal buruk terjadi hingga berbau anarkis, Efriyon Coneng, Wakil Ketua DPRD Kota Solok bersama Wakil Ketua Bayu Kharisma yang didampingi oleh Ketua Komisi I Rusdi Saleh dan Ketua Komisi III DPRD Kota Solok, Yoserizal, SH mendatangi massa yang berkumpul dan dibawa duduk bersama untuk hearing, turut hadir Sekwan DPRD Kota Solok beserta jajarannya.

Hearing tersebut dihadiri oleh Ninik Mamak dan tokoh masyarakat, jajaran Pengurus Masyarakat Paga Nagari Nan Balimo, serta masyarakat yang merasa dirugikan yang berada di area tanah konsolidasi, Asisten I Pemko, kepala BPN (diwakili), Kapolres Solok kota (diwakili), Camat Tanjung Harapan, Lurah Nan Balimo, dan anggota DPRD Kota Solok.

Pantauan media ini, ratusan warga dari Kelurahan Nan Balimo dan di Kelurahan Kampung Jawa menuntut ketegasan pemerintah daerah dalam menyelesaikan kemelut sengketa tanah ini.

Tamparan demi tamparan terhadap pemerintah daerah maupun BPN Kota Solok dituangkan oleh peserta audensi. Mereka menilai pemerintah daerah dan pihak BPN tidak ada beritikad baik untuk  menyelesaikan sengkarut ini. 

Dalam kesempatan itu, Efriyon Coneng mengatakan, kegiatan yang difasilitasinya itu berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh Perkumpulan Masyarakat Paga Nagari Nan Balimo Kota Solok Nomor 15/PM.PNNB/SLK/V-2022, tertanggal 9 Mei 2022.

Selain itu, hearing ini juga merupakan tindak lanjut dari musyawarah komisi I DPRD Kota Solok dengan kepengurusan Paga Nagari terkait Konsulidasi tanah dikawasan kelurahan Nan Balimo dan Kampung Jawa.

Adapun tujuan diadakannya hearing ini, ungkap Efriyon Coneng, tidak lain adalah untuk mendengar penjelasan dan keterangan sekaligus informasi terkait dengan status kepemilikan tanah Konsolidasi.

Senada dengan itu, Rusdi Saleh Ketua Komisi I DPRD Kota Solok mengungkapkan, tujuan diadakannya hearing ini untuk mencarikan berbagai solusi dan jalan keluar terkait sengketa ini. Sudah saatnya pemerintah daerah, BPN dan masyarakat kembali duduk bersama, sehingga permasalahan yang ada dapat kita selesaikan dengan baik, tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan 

"Kita perlu kembali melakukan kajian ulang terkait pemetaan tanah, menginfetarisir jumlah dari luas objek tanah. Dan jika dianggap perlu, lakukan gugatan kepada pemerintah daerah agar status kepemilikan tanah konsolidasi ini terang. Maju ataupun mundur selangkah demi kepentingan orang banyak tidaklah salah," ucap Rusdi.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Solok Kota yang mewakili Kapolres Solok kota mengatakan, kepolisian mendukung penuh pihak pihak terkait untuk secepatnya mencarikan solusi terhadap masalah tersebut, dan kepada masyarakat diharapkannya tidak melakukan tindakan anarkis atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Selama hearing berlangsung disimpulkan, salengketa tanah konsolidasi yang katanya seluas 240 hektare tersebut, dapat terselesaikan apabila ada kebijakan dan kemauan para pemangku jabatan yang ada, baik itu dari pemerintahan daerah maupun dari pihak BPN Kota Solok.

(Billy)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update