Dana RTLH Tak Bisa Cair, Ribuan Warga Miskin Kepung Kantor Bupati Purworejo

Ribuan Warga Miskin Kepung Kantor Bupati Purworejo
Ribuan Warga Miskin Kepung Kantor Bupati Purworejo. (f/m. taufik)

Purworejo, MJNews.id – Belum adanya solusi terkait hal pencairan dana rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Purworejo mengakibatkan ribuan warga miskin calon penerima RTLH bersama kepala desa (POLOSORO) dan perangkat desa yang tergabung dalam PPDI, melakukan unjuk rasa besar-besaran untuk menemui Bupati Purworejo pada Senin 28 November 2022.

Ribuan warga miskin mengepung Kantor Bupati Purworejo, Jawa Tengah dengan menggunakan puluhan mobil dan ratusan sepeda motor. Di depan Kantor Bupati, massa berorasi sambil membentangkan spanduk, menuntut Bupati Purworejo, Agus Bastian segera bisa mencairkan dana RTLH tahun 2022.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aksi demo warga miksin ini digelar setelah pemintaan mereka untuk mencairkan bantuan rehab rumah Program RTLH ditolak Bupati Purworejo.

Saat menggelar aksi demo warga miskin penerima program RTLH kembali harus menelan kepahitan, karena tidak berhasil bertemu bupati Purworejo dengan alasan bupati sedang rapat dinas di Semarang.

Sebanyak 398 keluarga miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan rehab rumah tahun 2022, harus menanggung penderitaan akibat tidak bisa terealisasinya pencairan dana akibat terbitnya Peraturan Bubati Purworejo yang baru.

Baca Juga  Perkim LH Berduka, Petugas Kebersihan Nan Rajin Itu Alami Kecelakaan

Rumah yang mereka tempati selama ini sudah terlanjur dibongkar dan belum selesai pengerjaan, sehingga ada sebagian dari mereka yang harus tidur beratapkan terpal karena belum rampung pengerjaanya.

Ikut tergabung dalam aksi demo, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Purworejo bersama Ketua Dewan Kabupaten Purworejo, Dion Agasi.

Dalam orasinya, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa DPRD tidak pernah menyetujui pembatalan program RTLH seperti apa yang dikatakan Kepala Dinas Perkimtan. “Jelas itu adalah bohong dan tidak benar,” terang Dion.

“DPRD justru meminta dan mendorong kepada pemerintah daerah agar bisa mencarikan solusi supaya program RTLH tahun 2022 bisa berjalan dan bisa dicairkan dananya,” tambahnya.

Korlap aksi demo RTLH Agung yang juga menjabat Kepala Desa Kalimiru, mendesak agar bupati segera mencairkan dana RTLH mengingat program RTLH tahun 2022 sudah dilaksanakan dan sebagain besar masih dalam pengerjaan.

Baca Juga  Duh! 6 Pasangan Mesum di Banjarnegara Terjaring Razia di Hotel

“Kalau ini tidak mendapatkan tanggapan akan diturunkan masa yang lebih banyak lagi kalau perlu kita sampai ke Semarang,” ujarnya.

Sementara Ketua umum PPDI Kabupaten Purworejo, Erwan W Ashari menyebutkan bahwa pejabat pemerintah kabupaten Purworejo sudah mati nuraninya sehingga mereka tidak lagi memikirkan rakyatnya. Mereka lupa kalau mereka bisa duduk di kursi kekuasaan atas dukungan rakyat.

Sementara Ketua umum Polosoro Kabupaten Purworejo, Suwarto berharap kasus RTLH ini bisa ada jalan keluarnya (solusi) sehingga program RTLH bisa berjalan dan segera bisa dicairkan dananya.

Salah satu penerima program RTLH dari Kecamatan Bruno yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa rumah yang ditempati saat ini belum selesai pengerjaannya, sehingga saat turun hujan keluarganya harus mengungsi ke tetangga untuk numpang berteduh.

“Kami masak dan tidur di bawah atap terpal dan itu sudah kami lakukan hampir satu bulan, karena belum selesai direhab,” ujarnya.

(fix)