DPRD Padang dan Pemko Sampaikan Ranperda Inisiatif dalam Rapat Paripurna Propemperda 2023

Penyerahan Ranperda Inisiatif kepada pimpinan Rapat Paripurna Propemperda DPRD Kotra Padang 2023
Penyerahan Ranperda Inisiatif kepada pimpinan Rapat Paripurna Propemperda DPRD Kota Padang 2023.

PADANG, Mjnews.id – Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dan OPD Pemerintah Kota (Pemko) mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif rapat paripurna penyampaian dan persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023, bertempat di ruang sidang utama Gedung Bundar Sawahan, Jumat (25/11/2022) malam.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani didampingi unsur pimpinan lainnya, Sekretaris Dewan, Hendrizal Azhar dan Sekda Kota Padang, Andree Algamar yang mewakili Walikota Padang.
Turut hadir Anggota DPRD Kota Padang, Unsur Forkopimda, bersama pimpinan OPD dan stakeholder lainnya.
Syafrial Kani mengatakan, untuk memenuhi ketentuan pembentukan peraturan daerah secara terencana dan terkoordinasi berdasarkan peraturan perudang-undangan, maka perlu perencanaan penyusunan perda dalam program pembentukan peraturan daerah.
“DPRD Kota Padang dengan AKD Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang berkoordinasi dengan pemerintahan daerah,” katanya.
Ia menambahkan hal itu untuk memenuhi surat Walikota Padang Nomor 180.138/Huk-Pdg/2022 tanggal 18 November 2022 perihal penyampaian Propemperda tahun 2023 dan rapat koordinasi Bapemperda dengan Pemko Padang berdasarkan kesepakatan untuk dilakukan penetapan dalam paripurna yang dilaksanakan.
Pada kesempatan itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang, Irawati Meuraksa langsung menyampaikan rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Padang Tahun 2023.
“Kami atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2023 yang terdiri dari Ranperda Insiatif DPRD Kota Padang serta Ranperda Usulan Pemerintah Kota Padang,” ucap Irawati.
Suasana Rapat Paripurna Propemperda DPRD Kotra Padang 2023
Suasana Rapat Paripurna Propemperda DPRD Kotra Padang 2023.

Ia menyebutkan poin-poin Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang, mulai dari Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pemrakarsa dari Komisi I DPRD Kota Padang (lanjutan). Kerjasama Daerah, pemrakarsa dari Komisi I DPRD Kota Padang (lanjutan). Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kosong Menjadi Tanah Produktif I, pemrakarsa dari Komisi II DPRD Kota Padang (lanjutan). Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemrakarsa dari Komisi II DPRD Kota Padang (baru). Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Kota Padang, pemrakarsa dari Komisi II DPRD Kota Padang (baru).
Selanjutnya, Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, pemekarsa dari Komisi III DPRD Kota Padang (lanjutan). Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan di Kawasan Rawan Bencana, pemrakarsa dari Komisi III DPRD Kota Padang (baru). Penyelenggaraan Pendidikan dan Kepramukaan, pemrakarsa dari Komisi IV DPRD Kota Padang (lanjutan). Pengendalian Stunting, pemrakarsa dari Komisi IV DPRD Kota Padang (lanjutan). Terakhir, Pembinaan Cabang Olahraga di Pemusatan Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), pemrakarsa dari Komisi IV DPRD Kota Padang(lanjutan).
Penyampaian Ranperda Inisiatif dalam Rapat Paripurna Propemperda DPRD Kotra Padang 2023
Penyampaian Ranperda Inisiatif dalam Rapat Paripurna Propemperda DPRD Kotra Padang 2023.
Baca Juga  Komite I Gelar Raker dengan Menteri PPN Bahas Pemindahan Ibu Kota Negara
Sedangkan Ranperda Usulan Pemerintah Kota Padang Tahun 2023 yakni Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022, pemrakarsa BPKAD (rutin). Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pemrakarsa BPKAD (rutin). Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, pemrakarsa BPKAD (rutin). Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang, pemrakarsa Dinas Perikanan dan Pangan (peluncuran). 
Kemudian, Penanaman Modal, pemrakarsa DPMPTSP (peluncuran). Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pemrakarsa Satpol PP (peluncuran). Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, pemrakarsa Dinas PUPR. (peluncuran). Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pemrakarsa Dinas Perdagangan (peluncuran). Perusahaan Umum Daerah Pasar, pemrakarsa Dinas Perdagangan (peluncuran). Perlindungan Produk Lokal, pemrakarsa Bagian Perekonomian dan SDA (peluncuran). Pengelolaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, pemrakarsa Dinas Kominfo (peluncuran). Wajib Belajar, pemrakarsa Dinas Pendidikan (peluncuran).
Lalu, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pemrakarsa Dinas PUPR (baru). Kesejahteraan lanjut usia, pemrakarsa Dinas Sosial (peluncuran). Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemrakarsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (peluncuran). Rencana Induk Pariwisata Daerah, pemrakarsa Dinas Pariwisata (peluncuran) dan Kepariwisataan (lanjutan). Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan lainnya, pemrakarsa Dinas Perdagangan (lanjutan). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemrakarsa Badan Pendapatan (lanjutan).
Anggota DPRD Padang mengikuti rapat paripurna
Anggota DPRD Padang mengikuti rapat paripurna.
Baca Juga  Reses I Awal 2023, Pimpinan DPRD Kota Padang Serap Aspirasi dan Sampaikan Informasi
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pemrakars Satpol PP (lanjutan). Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemrakarsa Dinas Lingkungan Hidup (lanjutan). Penyandang Disabilitas, pemrakarsa Dinas Sosial (lanjutan). Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, pemrakarsa Dinas Lingkungan Hidup (lanjutan). Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, pemrakarsa Dinas Pertanian (lanjutan).
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, pemrakarsa Dinas Perdagangan (lanjutan). Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemrakarsa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (lanjutan). Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Kelurahan, pemrakarsa Bagian Tata Pemerintahan (lanjutan).
Terakhir, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012  tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan pemrakarsa Dinas Kesehatan (lanjutan).
Pejabat Sekretariat DPRD Kota Padang
Pejabat Sekretariat DPRD Kota Padang.
“Demikianlah laporan Bapemperda DPRD Kota Padang tentang rencana Propemperda Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan dalam paripurna ini. Semoga apa -apa rencana program  peraturan daerah baik Ranperda dari inisiatif DPRD Kota Padang maupun Ranperda Usulan Pemerintah Kota Padang Tahun 2023, berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita bersama untuk pembangunan Kota Padang lebih baik kedepannya,” ucap Irawati.
Syafrial Kani berharap pembahasan perda tersebut dapat dituntaskan di tahun 2023 nanti sehingga tidak ada sisa dan ditunda-tunda, semua untuk kepentingan warga Kota Padang ke depannya.
(adv)