Gus Muhaimin Minta Kebijakan Beras Impor Dievaluasi Total

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar. (f/dpr)

JAKARTA, Mjnews.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membeli beras impor untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong Kementerian Pertanian (Kementan), Kemendag, dan Perum Bulog melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor beras pada akhir tahun 2022 ini. “Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan kebijakan impor beras tidak berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti,” ujar Gus Muhaimin, Rabu (30/11/2022).

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, Gus Muhaimin juga mendorong Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani, serta meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi.

Baca Juga  Dialog Publik Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Ini Kata LaNyalla

“Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras,” tuturnya.

Kementan, kata Gus Muhaimin, harus memastikan pendistribusian beras impor tersebut benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras sehingga sebelumnya perlu dilakukan pemetaan wilayah yang saat ini kekurangan pasokan beras. Dengan begitu, target impor beras justru tepat sasaran dan dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan justru sebaliknya atau merugikan petani.

Gus Muhaimin mendorong Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog memberikan penjelasan kepada petani terkait urgensi impor impor beras tersebut, dan memastikan petani tidak mengalami kerugian atau dampak negatif akibat impor beras tersebut.

“Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan dilakukannya impor beras,” katanya.

Baca Juga  Waket DPD RI Dorong Peningkatan Standar Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Revisi UU Sisdiknas

Ke depan, Gus Muhaimin berharap pemerintah dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat. “Kementan berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, cara untuk tidak bergantung pada impor bisa dilakukan melalui perluasan kapasitas lahan tanam padi, peningkatan edukasi petani dalam strategi menanam padi, peningkatan kualitas bibit padi dan pupuk. 

Selain itu, memastikan ketersediaan CBP mencukupi, maupun mempersiapkan rencana-rencana menghadapi musim kering, sehingga kebutuhan beras dalam negeri dapat terpenuhi dan terwujudnya swasembada pangan serta penguatan ketahanan pangan.

(*/Eki)