Jadi Beban Anggota DPRD, PKB Minta Jokowi Revisi Perpres 33 Tahun 2020
×

Adsense

Adsense Mobile

Jadi Beban Anggota DPRD, PKB Minta Jokowi Revisi Perpres 33 Tahun 2020

Selasa, 01 November 2022 | 16.00 WIB Last Updated 2022-11-01T09:00:00Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Abdul Muhaimin Iskandar bersama Jokowi
Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar bersama Presiden Jokowi. (f/pkb)

JAKARTA, Mjnews.id - Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dinilai menjadi beban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. 

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menyatakan, para anggota DPRD mengeluhkan pemberlakuan Perpres 33. Aspirasi tersebut disampaikan para anggota DPRD saat konsolidasi nasional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diikuti ribuan anggota DPRD, pengurus DPC, DPW dan DPP, serta kepala daerah dari PKB se-Indonesia selama tiga hari di Jakarta. Mereka menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merevisi Perpres 33 tersebut. Rekomendasi itu pun secara langsung ia sampaikan kepada Presiden Jokowi.

”Kemarin saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kami memohon agar Bapak Presiden mengeluarkan Prepres baru sebagai pengganti Perpres 33 di mana penggunaan anggaran kerja DPRD berdasarkan realitas masing-masing kabupaten/kota dan daerah,” ujar Gus Muhaimin di Jakarta, Selasa (1/11/2022). 

Gus Muhaimin menyatakan, PKB mengusulkan penggunaan anggaran kerja DPRD diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing daerah. Dengan begitu unsur keadilan dan kehadiran negara secara utuh bisa dirasakan oleh setiap anggota DPRD. ”Jadi diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing daerah. Yang mampu ya memberi kinerja sesuai dengan kemampuan anggaran, yang tidak mampu ya diperkecil. Jadi tidak diseragamkan. Hari ini diseragamkan sehingga yang mampu tidak terfasilitasi dengan baik, yang daerah miskin ya memang nggak ada masalah,” tambah Gus Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu menyatakan, regulasi tersebut dinilai telah mengakibatkan pimpinan dan anggota DPRD tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas, baik di luar maupun dalam daerah. Sebab biaya perjalanan dinas tidak mencukupi kebutuhan operasional selama pelaksanaan perjalanan.

”Oleh karena itu tidak diseragamkan lagi, tetapi anggaran DPRD itu sesuai dengan Perpres 33 diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan fiskal daerah. Itu poin-poin yang kami ajukan (ke Presiden) dan mendapatkan respon yang sangat positif oleh bapak Presiden,” tukas Gus Muhaimin.

Menurutnya, anggota DPRD memiliki beban sangat berat karena mereka adalah ujung tombak di lapangan yang berinteraksi langsung dengan konstituen dan masyarakat. 

Dalam pertemuan dengan dengan Presiden Jokowi, Gus Muhaimin juga menyampaikan sejumlah rekomendasi lain, yaitu terkait subsidi BBM khusus sepeda motor dan angkutan umum, lalu terkait subsidi pupuk untuk petani dengan lahan 0,5 ha serta subsidi listrik bagi pengguna 450 watt (VA).

Rekomendasi lainnya adalah soal milenial. Gus Muhaimin mengatakan, angkatan muda Indonesia sebagai bonus demografi harus menjadi perhatian mengingat pada 2030 tidak ada lagi generasi muda. ”Jadi kelompok milenial tahun 2030 sudah menua sehingga tujuh tahun ini harus digenjot,” kata Gus Muhaimin. Selain itu, Gus Muhaimin juga mengusulkan kenaikan tunjangan pensiunan TNI/Polri dan para pejuang bangsa.

(*/eki)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update