Pemkab Tanah Datar Tandatangani MoU Pengelolaan Keuangan dengan Kanwil DJPB
×

Adsense

Adsense Mobile

Pemkab Tanah Datar Tandatangani MoU Pengelolaan Keuangan dengan Kanwil DJPB

Jumat, 11 November 2022 | 10.30 WIB Last Updated 2022-11-11T09:14:01Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Pemkab Tanah Datar Tandatangani MoU dengan Kanwil DJPB
Pemkab Tanah Datar Tandatangani MoU dengan Kanwil DJPB. (f/prokopim)

Batusangkar, Mjnews.id - Bertepatan dengan peringatan hari pahlawan ke 77 tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Sinergi Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan, Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik di Kabupaten Tanah Datar. 

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho, Kamis (10/11/2022) di Gedung Indojolito Batusangkar. 

Tampak hadir pada acara tersebut Sekda Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana, Kepala KPPN Bukittinggi, Asisten Ekobang Abdul Hakim, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala OPD terkait dan undangan lainnya. 

Ka Kanwil DJPB Heru Pudyo Nugroho di kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanah Datar atas berbagai prestasi yang sudah ditorehkan oleh Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah pencapaian opini WTP 10 kali berturut-turut dan juga keberhasilan dalam pengendalian inflasi daerah dan beberapa prestasi lainnya. 

Selain itu, kata Heru, dalam hal pengelolaan fiskal terutama pengelolaan APBD dan juga Dana APBD yang bersumber dari APBN seperti transfer ke daerah kabupaten Tanah Datar juga dinilai cukup bagus. 

"Ini perlu kita apresiasi dan kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan MoU atau Nota Kesepakatan antara Kanwil PJPB Provinsi Sumatera Barat sebagai wakil menteri keuangan di Sumatera Barat dengan Pak Bupati Tanah Datar," ujar Heru. 

Disampaikan Heru lagi, dengan MoU itu tentunya nanti ada sinergi, terutama pertukaran data keuangan antara DJPB dengan APBD bisa lebih real time, lebih tempat waktu dan lebih handal. 

Kemudian yang kedua kata Heru, tentunya berbagai konsentrasi pengelolaan keuangan di daerah bisa dikerjasamakan, sehingga tugas DJPB sebagai pengawal APBN di daerah bisa lebih optimal dan apa yang menjadi program-program kerja utama dari kepala daerah bisa terlaksana dengan baik. 

Selain itu, dari kerjasama ini juga banyak yang bisa disinergikan terutama dari sisi pengelolaan dana APBN yang melalui transfer ke daerah. 

"Ini nanti bisa kita optimalkan, dan itu salah satu substansi yang ada di dalam MoU tadi. Kita juga sudah banyak berdiskusi dengan pak Bupati terkait pemberdayaan UMKM dengan alokasi anggaran dari APBD untuk menekan bunga KUR sehingga debitur bisa menikmati bunga yang sangat rendah yang fokus utamanya akan menghilangkan lintah darat atau rentenir di Tanah Datar," jelasnya. 

Heru juga menyampaikan, terkait kemungkinan kerjasama ini untuk ditingkatkan lagi, terutama upaya untuk menghadirkan pembiayaan Ultra mikro di Tanah Datar. "Tujuannya jelas untuk membantu para pengusaha Ultra mikro yang tidak layak dinilai oleh bank, ini bisa di danai juga dari Kementerian Keuangan melalui pembiayaan Ultra mikro nantinya," terang Heru. 

Heru juga jelaskan, bahwa kerjasama ini nantinya tergantung kepada prioritas yang diminta oleh Pemkab Tanah Datar. "Apa saja yang akan dikerjasamakan terserah pak Bupati, apa yang menjadi prioritas di Tanah Datar nantinya. Mau difokusnya untuk membantu sektor pariwisata, UMKM, sektor pertanian, perdagangan, retail dan sebagainya itu tentunya nanti bisa dioptimalkan," pungkasnya. 

Sementara Bupati Tanah Datar Eka Putra, dikesempatan yang sama menyampaikan terima kasih kepada Kakanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya atas terlaksananya kerjasama ini. "Kerjasama ini banyak sekali manfaatnya, yang pertama dan yang paling penting adalah pertukaran data. Dari data itu nanti pihak DJPB bisa langsung memantau transparansi data dari Tanah Datar. Dari situ kalau ada OPD yang sedikit melenceng bisa cepat diketahui dan bisa segera diberikan teguran sekaligus masukan sehingga kita bisa segera merubah dan memperbaiki kesalahan," terang Bupati. 

Selain itu tambah Bupati, dari kerjasama ini Pemda Tanah Datar nantinya juga bisa mendapatkan banyak bantuan dan saran terkait hal pengelolaan keuangan daerah secara baik. "Tadi Pak Kakanwil bilang pengelolaan keuangan kita sudah baik, nah dengan adanya kerjasama ini tentu ke depan kita ingin lebih baik lagi. Dengan adanya pengolahan data, tentu pengelolaan keuangan Pemda transparan dan selalu bisa dipantau oleh perwakilan Menteri Keuangan yang ada di provinsi Sumatera Barat," sampai Eka Putra. 

Lebih jauh dikatakan Eka Putra, dengan adanya pembiayaan Ultra Mikro yang ditawarkan oleh Kanwil DJPB juga akan menjadi solusi dari salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Tanah Datar yakni "Makan Rendang". 

"Harapan kita, dengan pembiayaan Ultra Mikro kendala yang kita hadapi dari program makan rendang yaitu BI checking bisa terselesaikan, karena pembiayaan ini tidak memakai BI checking. Namun begitu kita juga harus mencari bagaimana regulasinya, supaya ini bisa cepat dan manfaatnya bisa segera dinikmati oleh masyarakat," pungkas Eka Putra.

(prokopim)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update