Sahkan RUU Papua Barat Daya, Puan Maharani Dapat Dukungan Warga Sebagai Presiden

Puan Maharani Dapat Dukungan Warga Papua Barat Daya Sebagai Presiden
Puan Maharani Dapat Dukungan Warga Papua Barat Daya Sebagai Presiden. (f/dpr)

JAKARTA, Mjnews.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mendapatkan dukungan sebagai Presiden dari warga Papua Barat Daya. Dukungan itu diberikan sesaat setelah DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang. 

Pengesahan UU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Kamis 17 November 2022. Dimana Puan memimpin langsung jalannya Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 itu.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Undang-undang terkait Papua Barat Daya ini sudah ditunggu-tunggu, sehingga dalam pelaksanaan mekanisme pelaksanaan menuju pemilu 2024 semua provinsi Papua yang baru disahkan ini sudah dapat mengikuti pelaksanaan pemilu,” terang Puan dalam konferensi persnya usai paripurna. 

Pernyataan Ketua DPR RI itu disambut teriakan ‘Puan Presiden’ warga Papua Barat Daya yang mengawal jalannya pengesahan RUU Papua Barat Daya. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus yang menampingi Puan tampak tersenyum mendapati teriakan warga Papua. 

Baca Juga  Perlu Regulasi Setingkat UU untuk Atur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Puan lantas menyinggung Propinsi Papua Barat Daya menyusul tiga propinsi lainnya di Bumi Cenderawasih. Secara keseluruhan, dengan disahkannya RUU Papua Barat Daya menjadi UU, Indonesia saat ini sudah memiliki 38 propinsi. 

“Tentu saja ini terkait dengan pemerataan sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat yang kami harapkan itu bisa berlangsung secara adil dan merata dari timur sampai barat, dari barat juga menuju ke timur,” ucapnya. 

“Dan ini memang kami merupakan dukungan dari DPR RI bersinergi dengan pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan terkait dengan rancangan atau undang-undang Papua barat daya ini,” sambung Puan, kembali mendapatkan teriakan ‘Puan Presiden’ dari warga Papua. 

Selain mengagendakan pengesahan RUU Papua Barat Daya menjadi UU, DPR RI hari ini diketahui juga mengagendakan pembahasan beberapa RUU Propinsi dan RUU tentang Landas Kontinen. Berikut pengesahan hasil Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan (Fit and proper test) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027. 

Baca Juga  Paguyuban Budayawan Bandung Dukung Amandemen ke-5 Konstitusi

Untuk calon komisioner KPAI ini, DPR tercatat menyetujui 9 calon komisioner KPAI yang lolos fit and proper test Komisi VIII DPR sebelumnya. Kesembilan calon anggota KPAI periode 2022-2027 itu masing-masing Sylvana Maria, Ai Rahmayanti, Diyah Puspitarini, Margaret Aliyatul Maimunah dan Aris Adi Leksono. 

Selanjutnya Kawiyan, Ai Maryati Solihah, Jasra Putra dan terakhir Dian Sasmita.

(eki)