Solidaritas Pedagang 3 Pasar Unjuk Rasa ke Kantor DPRD Kota Bukittinggi
×

Adsense

Adsense Mobile

Lazada

Solidaritas Pedagang 3 Pasar Unjuk Rasa ke Kantor DPRD Kota Bukittinggi

Selasa, 01 November 2022 | 19.15 WIB Last Updated 2022-11-01T13:13:06Z

Advertisement

Advertisement

Solidaritas Pedagang 3 Pasar Unjuk Rasa ke Kantor DPRD Kota Bukittinggi. (f/munasril)

BUKITTINGGI, Mjnews.id - Para pedagang yang tergabung dalam solidaritas pedagang 3 pasar, meliputi Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur Kuning, menyatu dalam satu kesatuan guna melakukan aksi demo damai ke kantor DPRD, Senin 1 November 2022.

Aksi demo yang dilakukan para pedagang tiga pasar itu berjumlah sekitar 150 orang. Sebelum ke kantor DPRD mereka berkumpul terlebih dahulu di Lapangan Kantin Jalan Sudirman kemudian long march ke kantor DPRD dengan jarak lebih kurang satu kilometer, mereka juga membawa poster tertulis antara lain, kembalikan fungsi kartu kuning.

Di halaman kantor DPRD para pendemo langsung melakukan orasi dan yel-yel, aksi demo mendapat pengawalan aparat keamanan terdiri dari kepolisian, TNI dan Sat Pol PP.

Para pendemo langsung disambut oleh ketua DPRD Beny Yusrial berserta Wakil Ketua Rusdi Nurman, hadir juga anggota DPRD lainya. Yontrimansyah, Rahmi Brisma. Asril. Angga Aferizi, Edison Katik Basa dan Syafril.

Setelah pendemo melakukan orasi dan yel-yel, Ketua DPRD Beny Yusrial mengajak para pendemo untuk melakukan pertemuan di ruangan kantor DPRD.

Menurut salah satu juru bicara pedagang dimana Perda Nomor 3 Tahun 2022 yang baru disahkan oleh anggota DPRD mereka mempertanyakan Perda tersebut apakah Perda Banci atau bencong sebab dalam Perda tersebut tidak berpihak kepada para pedagang yang notabene pemilik toko. "Selanjutnya para pedagang menyesalkan Ketika pembahasan Ranperda para pedagang tidak dilibatkan," sesalnya.

Di dalam perda yang telah disahkan terindikasi pedagang merasa dizolimi dalam pembahasan Ranperda menjadi Perda tidak mengacu kepada Undang-Undang.

Kendatipun dalam pertemuan antara anggota DPRD dan para pedagang terjadi dialog cukup alot tetapi masih terkendali.

Menurut koodinator pendemo, Young Heppy, Perda tentang pengelolaan pasar harus mengacu pada peraturan perundang-undangan retribusi, tetapi kenyataannya di dalam Perda mereka mencampurkan antara retribusi dengan pemanfaatan ini yang menjadi masalah.

Dalam Perda, kewenangan Pemko juga tidak diperbolehkan sewa. Kalau di Perda Pelayanan tentang Pasar Rakyat itu termasuk retribusi Undang-Undang yang mengatur untuk grosir dan pertokoan menjadi objek terperinci.

Di dalam Perda juga dimuat denda sebesar Rp. 5 juta untuk perorangan dalam pengelolaan pasar rakyat ini. Ini tidak dibolehkan karena undang-undang hanya memperbolehkan sebesar 2 persen.

"Harapan saya, Sesuaikan perda ini dengan undang-undang yang berlaku jangan biarkan bertentangan. Seperti perda retribusi di sesuaikan dengan undang-undang retribusi. Kami juga meminta Perda yang sudah disahkan untuk direvisi Kembali. Mari ini kita diskusikan bersama," ujar Young Heppy.

Sementara anggota DPRD Edison Katik Basa mengatakan, yang menjadi pembahasan tadi ada beberapa catatan yang disampaikan secara lisan namun secara kelembagaan kami meminta dan memohon sekiranya bapak dan ibu membuat secara tertulis atas pandangan bapak tentang pasal-pasal yang dimaksud.

"Surat tertulis ini akan menjadi agenda yang akan kami bahas dengan pemerintah karena pemerintah ini ada dua yaitu eksekutif dan legislatif," katanya.

Edison Katik Basa selaku pimpinan pansus DPRD juga menyampaikan permohonan maaf kepada pedagang disamping itu DPRD tidak mempunyai niat untuk menzalimi para pedagang.

(ril)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update