Akhir Tahun Anggaran, Mendagri Minta Pemda Tingkatkan Realisasi APBD

Rakor Pengendalian Inflasi
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). (f/kemendagri)

Jakarta, Mjnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jelang tutup tahun anggaran 2022, langkah tersebut perlu dilakukan Pemda terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk mengendalikan inflasi. 

Mendagri sampaikan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022).

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapat tersebut dihadiri secara daring oleh gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Mendagri mengapresiasi Pemda yang realisasi pendapatannya di atas 85 persen. Dirinya juga meminta Pemda yang pendapatannya masih di bawah angka tersebut untuk meningkatkan kinerja. 

Apresiasi juga disampaikan Mendagri kepada Pemda yang berhasil mencatatkan angka realisasi belanja yang cukup tinggi. Serupa dengan pendapatan, Mendagri juga meminta Pemda yang realisasi belanjanya rendah agar meningkatkan kinerja. 

“Kemudian untuk realisasi belanja, tingkat nasional sudah 79,1 persen, artinya gabungan antara pusat dan daerah, tapi di daerah, kalau di pusat sudah tinggi-tinggi semua, Kemendagri sudah mencapai 88 persen, target 99 persen,” ujar Mendagri. 

Mendagri juga menyoroti realisasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang merupakan salah satu instrumen pengendalian inflasi. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan terkait hal tersebut yaitu berupa pemberian subsidi untuk transportasi atau penanganan masalah lainnya sesuai yang dihadapi masing-masing daerah. Namun, berdasarkan data yang dikantongi Mendagri, dari total BTT provinsi dan kabupaten/kota sebanyak Rp22 triliun, baru Rp7,7 triliun terealisasikan. 

Baca Juga  Mendagri Tegur Penjabat Kepala Daerah yang Tak Bisa Kendalikan Inflasi

“Artinya masih cukup banyak, masih lebih kurang Rp14 triliun lebih yang dana BTT-nya belum dipakai oleh daerah-daerah,” ungkap Mendagri. 

Karena itu, Mendagri meminta Pemda memanfaatkan BTT untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam mengendalikan inflasi. Dirinya mengakui beberapa daerah telah memanfaatkan anggaran BTT ini dengan maksimal. Namun sayangnya, tak sedikit pula Pemda yang belum memanfaatkan anggaran tersebut. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 2 Desember 2022, persentase realisasi pendapatan beragam. Di tingkat provinsi misalnya, lima Pemda dengan pendapatan tertinggi yakni Kalimantan Timur 105,98 persen, Kepulauan Bangka Belitung 98,75 persen, Kepulauan Riau 98,73 persen, Sulawesi Tengah 97,77 persen, dan Jawa Timur 96,67 persen. Sedangkan lima provinsi dengan pendapatan terendah yakni Sulawesi Utara 66,83 persen, Kalimantan Selatan 70,45 persen, Papua 70,66 persen, Maluku Utara 72,54 persen, dan DKI Jakarta 75,56 persen. 

Kemudian lima kabupaten dengan pendapatan tertinggi yakni Mimika 116,38 persen, Bojonegoro 116,22 persen, Tanah Laut 115,14 persen, Sumbawa Barat 105,79 persen, dan Mahakam Ulu 103,76 persen. Sedangkan lima kabupaten dengan pendapatan rendah, yaitu Halmahera Tengah 56,64 persen, Kepulauan Sula 57,23 persen, Bangka Selatan 58,65 persen, Ende 58,89 persen, dan Pulau Taliabu 60,47 persen. 

Kota dengan pendapatan tertinggi yakni Prabumulih 111,04 persen, Banjar Baru 110,93 persen, Bontang 105,45 persen, Tanjung Pinang 99,75 persen, dan Denpasar 99,58 persen. Sedangkan lima kota dengan pendapatan terendah, yaitu Palopo 67,24 persen, Palangkaraya 69,55 persen, Cilegon 71,60 persen, Binjai 73,65 persen, dan Balikpapan 74,23 persen. 

Baca Juga  Gandeng Kemendagri, Kemenkominfo Sosialisasikan Migrasi TV Digital ke Camat dan Lurah

Sementara untuk capaian realisasi belanja juga beragam. Di tingkat provinsi, lima Pemda dengan realisasi tertinggi yakni Lampung 83,95 persen, Jawa Barat 83,44 persen, Jawa Tengah 78,79 persen, Kepulauan Riau 78,51 persen, dan Maluku 77,62 persen. Sedangkan lima provinsi dengan realisasi belanja terendah di antaranya Papua Barat 55,10 persen, Kepulauan Bangka Belitung 56,61 persen, Maluku Utara 60,77 persen, Papua 62,02 persen, dan Sulawesi Tengah 62,07 persen. 

Kemudian lima kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Kaur 85,15 persen, Aceh Tenggara 83,78 persen, Alor 81,65 persen, Lampung Selatan 81,46 persen, dan Lampung Barat 81,41 persen. Sedangkan lima kabupaten dengan realisasi belanja terendah, meliputi Sabu Raijua 51,60 persen, Mappi 51,72 persen, Hulu Sungai Utara 51,80 persen, Kepulauan Tanimbar 52,12 persen, dan Barito Utara 52,30 persen. 

Selanjutnya lima kota dengan realisasi belanja tertinggi yakni Sukabumi 81,81 persen, Prabumulih 81,31 persen, Metro 77,97 persen, Pekanbaru 77,65 persen, dan Tanjung Pinang 76,44 persen. Sedangkan lima kota dengan realisasi belanja terendah di antaranya Makassar 50,22 persen, Pematang Siantar 54,85 persen, Pare-Pare 56,51 persen, Balikpapan 56,66 persen, dan Kediri 57,46 persen. 

(rel/eki)