Kemendagri Beri Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Harga kepada OPD Kabupaten Asahan

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Harga Kabupaten Asahan
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Harga di Kabupaten Asahan. (f/kominfo)

ASAHAN, Mjnews.id – Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si buka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Standar Harga (SSH, SBU, HSPK, dan ASB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Selasa (6/12/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Khas Parapat tersebut juga dihadiri oleh Narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (KEUDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendari), Fernando Siagian, Asisten III Administrasi Umum, Staf Ahli, Kepala OPD terkait serta peserta bimtek yang merupakan perwakilan dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Drs. Sofian, M.Pd melaporkan kegiatan Bimtek Penyusunan Standar Harga tahun ini, diikuti sekitar 40 peserta yang berasal dari perwakilan OPD yang ada di Kabupaten Asahan.

Dia juga sampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 5 – 7 Desember 2022. “Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah dan menjadi alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban,” ujar Sofian.

Baca Juga  Mendagri Dorong Alumni LPDP Jadi Agen Perubahan

Sementara Bupati Asahan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wabup Asahan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai oleh BKAD Kab. Asahan. Dirinya berharap kegiatan ini menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas ASN yang ada di setiap OPD untuk mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat membawa dampak positif bagi OPD agar dapat mengelola keuangan daerah dengan lebih transparan, lebih efisien dan lebih baik dalam pertanggungjawabannya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Wabup.

Baca Juga  Kemendagri Ajak Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Bantu Pemerintah Cegah Potensi Konflik Horizontal

Lebih lanjut Wabup mengucapkan terima kasih kepada Narasumber dan berharap agar dapat menyalurkan informasi dan pengetahuan terkait penyusunan standar harga kepada seluruh peserta.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber, dan berharap narasumber dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada seluruh peserta agar dapat menyusun standar harga yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada”, pungkas Wabup.

(isn)