Pemprov Kepri Terima Anugerah Sebagai Provinsi Informatif dari KI Pusat

Ansar Ahmad terima anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, SE, MM menerima anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat. (f/diskominfo)

KEPRI, Mjnews.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad, SE, MM menerima anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat kepada Provinsi Kepri dengan kategori ‘Informatif’ yang diserahkan oleh Presiden RI diwakili oleh Menko Polhukam RI, Mahfud MD di Atria Hotel, Jakarta, Rabu (14/12/2022). 

Dengan nilai 96,03 Kepri berada di urutan terbaik ke-3 di tingkat regional Sumatera, berada di bawah Provinsi Aceh dan Bangka Belitung. Sedangkan di Indonesia berada di urutan ke-12 dibawah Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Banten, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kalimantan Tengah.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penghargaan bergengsi ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi se Indonesia dan Badan Publik lainnya yang transparan serta memberikan hak masyarakat untuk mengetahui terhadap perencanaan dan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah. 

Dengan ini, Pemerintah Provinsi Kepri di tahun 2022 ini berhasil mencapai predikat sebagai Provinsi yang ‘Informatif’ dengan meloncat langsung dua tangga dari tahun sebelumnya 2021 yang hanya dinilai ‘Cukup Informatif’. 

Dalam kesempatan ini, Gubernur H. Ansar Ahmad didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hasan, S.Sos dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dodi Sepka. 

Baca Juga  Kemendagri Kembali Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Gubernur H. Ansar Ahmad usai menerima anugerah ini mengatakan bahwa anugerah yang diberikan Komisi Informasi Pusat untuk Kepri dengan kategori ‘Informatif’ ini adalah sebagai bentuk bahwa Pemerintah Provinsi Kepri sejauh ini cukup terbuka kepada masyarakat, terutama menyangkut informasi-informasi yang memang harus diketahui oleh masyarakat. 

“Masyarakat berhak tau dan memang harus tau apa yang akan, sedang dan sudah kita lakukan sejauh ini. Kita juga tau bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari amanah Undang-Umdang yang harus dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan serta kebijakan bagi Pemerintah,” kata Ansar. 

Adapun peningkatan dari kategori ‘Cukup Informatif’ menjadi ‘Informatif’ yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Kepri di tahun 2022 ini menjadi tanda meningkatnya kesadaran badan publik di Kepri akan keterbukaan informasi. 

“Saya menilai Perangkat Daerah di Kepri dan yang lainnya sudah cerdas dan hebat, terbukti tahun ini kategiri penilaiannya sudah meningkat. Ini adalah sebuah langkah yang luar biasa,” ungkap Ansar Ahmad. 

Ansar juga mengapresiasi kerja para komisioner Komisi Informasi Kepri yang selama ini telah intens melakukan Koordinasi, komunikasi dan konsolidasi baik di tingkat internal dan eksternal dan bahkan hingga ke pusat. 

Baca Juga  Gubernur Kepri Diundang Berikan Kuliah Umum di National University Of Singapore

“Ini semua tidak terlepas dari kinerja teman-teman di KI Kepri. Semua tentu terlibat dalam hal ini. Kedepannya kita harus pertahankan ‘Informatif’ ini, dan bahkan harus kita tingkatkan lagi,” ujar Ansar. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) RI H.M. Mahfud MD mengatakan bahwa akses informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik merupakan badan pnting untuk menuju keterbukaan informasi, maka setiap badan publik diminta untuk terbuka kepada masyatakat terhadap informasi yang dibutuhkan. 

Keterbukaan informasi, lanjut Mahfud, merupakan elemen penting dari Hak Asasi Manusia. Dimana sejak awal reformasi, membangun demokrasi pada tahun 1998, didalamnya termasuk memberikan jaminan untuk mmberikan hak-hak asasi manusia. 

“Setiap orang berhak mendapat, memperoleh, mencari serta mengolah informasi.Dan sejak awal reformasi di tahun 1998, keterbukaan informasi untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN informasi harus diberikan. Sekali lagi saya tegaskan, seluruh lembaga publik harus memberi informasi kepada masyarakat,” katanya.

(*/isb)