Validasi Lapangan, Kepala BSKDN Kemendagri Apresiasi Inovasi Pengolahan Limbah Medis RSAM Bukittinggi

Hansastri dampingi Yusharto Huntoyungo
Sekdaprov Sumbar, Hansastri dampingi Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo di RSAM Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (5/12/2022). (f/kemendagri)

Bukittinggi, Mjnews.id – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo melakukan kunjungan ke Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (5/12/2022).

Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan validasi lapangan atas inovasi yang dilaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam Indeks Inovasi Daerah. Validasi tersebut merupakan salah satu rangkaian penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kunjungan (validasi lapangan) penting untuk membuktikan apakah program inovasi yang dilaporkan daerah sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Yusharto, yang didampingi Sekdaprov Sumbar, Hansastri.

Baca Juga  Ketum PGI: ABS SBK di Sumbar Tetap Buka Ruang bagi Masyarakat Berbeda Suku dan Agama

Pada kesempatan tersebut, Yusharto yang didampingi pejabat dari Pemprov Sumbar melakukan pemantauan implementasi inovasi LILAKU 4GH (Limbah Layaku Menuju Green Hospital) di Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi. Dirinya mengapresiasi implementasi program tersebut yang dinilai sangat baik.

“Ini di atas ekspektasi saya. Ternyata penerapannya optimal di lapangan. Saya mengapresiasi dan semoga dapat direplikasi oleh daerah lainnya,” ungkapnya.

Penerapan LILAKU 4GH, imbuh Yusharto, juga berdampak langsung kepada masyarakat. Lewat hasil daur ulang limbah medis, masyarakat dapat merasakan beragam manfaat di antaranya menerima bibit tanaman, pupuk, dan produk daur ulang lainnya. Program ini juga dapat mendulang tambahan penghasilan bagi rumah sakit.

Baca Juga  Gubernur Sumbar Serahkan Bantuan Holtikultura kepada Warga Anau Kadok Solok

“Salah satu prinsip inovasi adalah harus berdampak tidak hanya bagi pelaksana tapi masyarakat. Di sisi lain, program harus mendatangkan efisiensi sehingga dari waktu ke waktu rupiah yang dibelanjakan pemerintah semakin berkualitas untuk pelayanan publik,” pungkasnya.

(rel/eki)