Anggota DPR Kritik Rencana Menteri PUPR Naikkan Tarif Tol

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama
Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama. (f/dpr)

Jakarta, Mjnews.id – Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mengkritik rencana Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menaikkan tarif di 15 ruas jalan tol di 2023.

Politikus PKS ini menegaskan, rencana kenaikan tol tersebut harus dikaji ulang mengingat pandemi Covid-19 yang belum usai, meskipun PPKM telah dihapus oleh pemerintah.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang menjadi masalah adalah tarif tol tersebut naik di tengah inflasi yang tinggi sehingga beban masyarakat menjadi semakin meningkat. Masyarakat masih membutuhkan ruang untuk bisa bangkit kembali perekonomiannya, apalagi saat ini inflasi juga sedang tinggi dan masyarakat baru saja mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi sejak September 2022,” terang dia kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Persoalan rencana kenaikan tarif tol ini, menurut Suryadi Jaya Purnama, juga dikeluhkan oleh para pengusaha logistik. Terlebih, dampak kenaikan BBM subsidi yang tentu saja mempengaruhi harga sewa truk untuk pengiriman logistik. Harga sewa truk kecil naik sekitar 21 persen, sedangkan ukuran besar naik sekitar 23-25 persen.

Baca Juga  BULD DPD RI Berharap UU HKPD Mampu Tingkatkan Perekonomian Daerah

“Di sisi lain layanan jalan tol belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelayanan ini diberikan berupa standar pelayanan minimal (SPM) seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2014,” terangnya.

Khusus dilihat dari aspek keselamatan, dilanjutkan Suryadi Jaya Purnama, data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan tol malah terus meningkat.

“Kecelakaan di jalan tol pada tahun 2019 sebanyak 2.626 kasus, pada tahun 2020 meningkat menjadi 3.907 kasus dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 3.988 kasus kecelakaan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Suryadi Jaya Purnama mengingatkan, dalam menaikkan tarif tol, Pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan kemampuan bayar dari para pengguna jalan.

“Selain itu kita juga mengusulkan agar tarif tol tidak hanya bisa naik, tetapi harus bisa turun sesuai dengan prestasi SPM-nya. Misalnya ketika terjadi kemacetan atau ketika ada jalan yang rusak maka harus ada diskon bagi pengguna jalan tol,” tandasnya.

Baca Juga  Komite II DPD RI Laksanakan Uji Sahih RUU Perubahan Atas UU Energi

Pada Januari 2021 setidaknya ada 15 ruas jalan tol yang tarifnya naik. Merujuk keterangan Basuki yang menjelaskan kenaikan tarif tol dilakukan 2 tahun sekali, maka 15 ruas tersebut bakal naik tarifnya di 2023.

Ruas tol yang naik pada Januari 2021 adalah Tol Jakarta Cikampek II Elevated, Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Tol JORR seksi W2S, Tol JORR seksi W2U, Tol JORR seksi E, Tol JORR seksi S, hingga Tol JORR Ulujami-Pondok Aren.

Selain itu, ada Tol Akses Tanjung Priok, Tol Bintaro Viaduct-Pondok Ranji, Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Tol Padalarang-Cileunyi, Tol Palimanan-Kanci, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Semarang ABC, dan Tol Surabaya-Gempol.

(eki)