Antisipasi Dampak Erupsi Gunung Marapi, Gubernur Sumbar Minta Instansi Terkait Lakukan Hal Ini

Mahyeldi Ansharullah
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. (f/biro adpim)

PADANG, Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah minta instansi terkait melakukan analisa dan kajian perkembangan erupsi Gunung Marapi yang terjadi beberapa hari ini, berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Untuk meminimalisir kerugian, kita minta pihak terkait melakukan analisa dan memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan aktivitas Gunung Marapi yang erupsi saat ini,” harap Mahyeldi, usai menghadiri HUT ke-3 Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Jumat (13/1/2023) di Padang.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mahyeldi mengatakan, erupsi Gunung Marapi menjadi keprihatinannya. Jangan sampai erupsi menimbulkan korban jiwa. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan bencana ini, ada Undang-Undang (UU) yang mengaturnya. Terutama terkait kewenangan antara Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota.

“Ketika pemerintah kabupaten/kota membutuhkan dukungan dalam penanganannya, silahkan sampaikan kepada Pemprov Sumbar apa yang menjadi kebutuhan melalui koordinasi BPBD kabupaten kota dan Provinsi Sumbar,” tegasnya.

Terkait penanganan dampak erupsi Gunung Marapi terhadap masyarakat, secara umum pola dan langkahnya sudah tertuang jelas dalam program unggulan (Progul) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 yaitu mengembangkan kabupaten/kota tangguh bencana berbasis komunitas dan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tinggal mempedomani.

Baca Juga  Kapolres Yapen: Pengungsian Warga di Kaonda Disrik Windesi Settingan ULMWP

Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Sumbar agar segera mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi permasalahan sosial, ajak kabupaten kota untuk tangguh bencana berbasis komunitas dan masyarakat, semua harus bergerak secara sinergi.

“Bantuan keperluan harian harus disiapkan untuk masyarakat yang terdampak, peran dari komunitas dan masyarakat harus dioptimalkan dalam sosialisasi siaga bencana, pemerintah harus hadir ditengah masyarakat,” terangnya.

Mahyeldi menilai langkah antisipasi yang dilakukan Pemkab Agam terhadap bencana erupsi ini cukup baik. Di mana Pemkab Agam melarang aktivitas kemah di gunung ini melalui Satpol PP dan Pihak kepolisian. Langkah ini untuk menghindari dampak dan bahaya erupsi yang akan terjadi terhadap masyarakat.

“Pemkab Agam sudah bagus dalam pencegahan, mereka telah melakukan beberapa langkah untuk antisipasi adanya korban,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Teguh Purnomo di Bukittinggi menyebutkan, Gunung Marapi kembali erupsi dengan melontarkan abu vulkanik setinggi satu kilometer dari puncak, Kamis (12/1/2023) pukul 10.58 WIB. Tinggi kolom abu teramati lebih kurang 1.000 meter di atas puncak gunung.

Baca Juga  Gubernur dan Wagub Sumbar Kibarkan Merah Putih di Dasar Laut Samudera Hindia

Lontaran erupsi itu terlihat jelas dari Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam karena tidak terhalang kabut dan awan.

“Ketinggiannya sama dengan 3.891 meter di atas permukaan laut, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut dan tenggara,” katanya.

Erupsi Gunung Marapi ini bahkan terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 5.1 mm dan durasi lebih kurang 3 menit 4 detik. Gunung Marapi masih berada pada Status Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar dilarang mendekat hingga radius tiga kilometer dari puncak.

(Biro Adpim)