Gubernur Mahyeldi Dorong Alokasikan 6 Persen Dana KUR untuk Masyarakat Nagari Tertinggal

Gubernur Mahyeldi pimpin rapat sinkronisasi alokasi CSR Perbankan se Sumatera Barat
Gubernur Mahyeldi pimpin rapat sinkronisasi alokasi CSR Perbankan se Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (19/1/2023). (f/kominfotik)

Padang, Mjnews.id – Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, saat ini ada 28 desa dan nagari tertinggal di Sumatera Barat yang menjadi sasaran bersama untuk diangkat statusnya dari posisi tertinggal menjadi maju, salah satu solusinya adalah melalui peran aktif perbankan untuk permodalan usaha.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov. Sumbar) mendorong perbankan untuk meningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat pelosok, sebagai upaya bersama dalam mengentaskan nagari tertinggal.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita mendorong peran aktif dari bank pemerintah dan swasta melalui fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit lainnya, untuk diperbantukan khusus kepada masyarakat di nagari tertinggal,” kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi saat memimpin rapat sinkronisasi alokasi CSR Perbankan se Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (19/1/2023).

Baca Juga  Kadis Kominfotik Sumbar Gelar Rapat Staf

Menurut Mahyeldi dengan keterlibatan perbankan di nagari tertinggal, diyakini akan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat, menekan dominasi praktik rentenir serta dapat mempercepat pengentasan nagari/desa dari status tertinggal menjadi maju, inilah yang menjadi harapan dari salah satu program unggulan Pemprov. Sumbar tahun 2021-2026.

“Saya kira perbankan pasti sudah punya konsep dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, namun tidak ada salahnya jika 6 % dari total dana kredit tersebut dialokasikan khusus untuk nagari tertinggal,” ujarnya.

Baca Juga  Safari Ramadhan di Simalanggang, Gubernur Ajak Warga Sukseskan Proyek Tol

Di samping itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Yusri menyampaikan terkait akses terhadap perbankan, saat ini sudah banyak tersedia layanan mobile di berbagai desa dan nagari di Sumatera Barat.

Namun untuk akses pembiayaan memang harus dilakukan di kantor induk, karena harus melalui berbagai tahapan-tahapan administrasi. Hal ini perlu tersosialisasi secara jelas, termasuk dengan program pembiayaan apa saja yang tersedia, agar masyarakat dapat merencanakan sebelum berkunjung.

“Saat ini kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima, salah satu contohnya melalui layanan perbankan mobile, untuk pembiayaan bisa kita akses melalui kantor induk terdekat,” Tutupnya.

(Pemprov. Sumatera Barat)