Gus Muhaimin: Disabilitas Punya Hak Politik Sama dan Setara

Gus Muhaimin
Gus Muhaimin. (f/pkb)

JAKARTA, Mjnews.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa hak politik adalah milik segenap bangsa, termasuk kaum disabilitas. Sebab itu ia memastikan bahwa PKB senantiasa membuka pintu lebar bagi disabilitas dalam konteks politik.

“Rekan-rekan disabilitas itu punya hak politik yang sama dan setara, kita ini sama, sama-sama warga negara yang dapat menorehkan prestasi dan berjuang untuk Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin usai diskusi PKB dengan tema Sudah Saatnya Difabel Menjadi Warga Kelas Satu di kantor DPP PKB, Kamis (19/01/2023).

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini menyatakan, PKB selama ini bukan saja memperjuangkan hak disabilitas, namun juga memfasilitasi mereka di jalur politik. Dengan begitu ia berharap hak disabilitas dapat terwujud sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Baca Juga  Rocky Gerung Sebut Gus Muhaimin Capres yang Kaya Gagasan

“PKB siap memfasilitasi hak politik disabilitas, saya sudah perintahkan ke pengurus untuk mempermudah pendaftaran caleg untuk mereka. Ya karena yang tahu betul apa kebutuhan disabilitas, hak-hak mereka ya mereka, kita harus menjembataninya,” tutur Gus Muhaimin.

Sementara itu, Jubir Milenial PKB, Didiet Fitrah mengatakan partainya saat ini membuka pendaftaran calon legislatif untuk kaum disabilitas pada Pemilu 2024.

“Ini merupakan inisiator Gus Muhaimin dan kaum disabilitas ini tidak hanya subjek politik. Dan PKB juga terbuka untuk kaum disabilitas mendaftar sebagai calon legislatif,” ujar Didiet.

Baca Juga  Konsolidasi Partai di NTB, Puan Minta Kader Solid agar PDIP Bisa Hattrick

Meski demikian, Didiet mengaku belum mendata ulang terkait dengan jumlah kaum disabilitas yang sudah mendaftar sebagai caleg 2024 dari PKB. Sebab, hal itu masih dikalkulasi.

“Kita belum bisa sampaikan dan kita masih melakukan kalkulasi,” ujar Didiet.

Dalam acara tersebut, Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sunarman mengatakan kaum disabilitas harus bisa berubah.

Menurutnya, perubahan itu tidak hanya dilakukan penyandang disabilitasnya saja, tapi juga harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar.

“Kalau saya difabel, itu bukan salah saya. Tapi yang salah, ketika saya mau sekolah, tapi ditolak, infrastruktur juga belum mendukung,” kata Sunarman.

(eki)