Hadiri Haul di Pasuruan, LaNyalla Ingatkan Pernyataan KH As’ad Syamsul Arifin Ini

Lanyalla
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (f/dpd)

PASURUAN, Mjnews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadiri Haul ke-8 KH Abu Bakar Cholil di Ponpes Metal Muslim Alhidayah, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (2/1/2023).

LaNyalla mengatakan, umat Islam wajib membela Pancasila, seperti kutipan pernyataan Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin, tokoh dan ulama yang berperan penting dalam lahirnya Nahdlatul Ulama, “Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Karena ini sudah Mujma’ alaih, atau Konsensus para ulama!”

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

LaNyalla menjelaskan, hal tersebut sangat wajar, mengingat sangat banyak pendiri bangsa yang berlatar belakang ulama.

Sayangnya, Pancasila sudah ditinggalkan. Bangsa ini memilih sistem demokrasi liberal dengan sistem ekonomi pasar yang kapitalistik.

“Oleh karena itu, saya menawarkan Peta Jalan untuk mengembalikan Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat. Kita kembali ke Pancasila, kita kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan kelemahannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. Bukan diubah total menjadi Konstitusi baru,” terangnya.

LaNyalla menjelaskan, Demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang paling cocok bagi Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan sistem Syuro, dengan Lembaga Tertinggi Negara sebagai perwakilan dan penjelmaan seluruh rakyat.

“Begitu pula dengan sistem Ekonomi Pancasila, yang pada hakikatnya adalah negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.

Baca Juga  Fahira Idris Ikut Ajukan Judicial Review PT 20 Persen ke MK

Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama. Koperasi atau usaha rakyat. Lalu perusahaan negara. Kemudian swasta, baik swasta nasional maupun asing.

“Posisi pembagiannya tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama,” katanya.

Menurutnya, konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang sumber daya alam.

‘Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau Public Goods ini dikategorikan dalam tiga sektor strategis. Yaitu air, ladang atau hutan, dan api atau energi. Ketiganya harus dikuasai Negara,” jelasnya.

Bahkan, dalam hadist Riwayat Ahmad, diharamkan harganya. Artinya tidak boleh dikomersialkan menjadi Commercial Goods.

“Hal ini juga tertulis dalam Hadist Riwayat Ahmad, yang artinya; “Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya,” jelasnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, sudah seharusnya Umat Islam yang memiliki andil besar dalam lahirnya negara ini, kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini.

LaNyalla berharap bangsa ini tidak mengulangi praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru.

“Sudah seharusnya Indonesia kembali berdaulat, berdikari dan mandiri. Negara yang menjadi harapan hidup penduduk bumi. Karena Indonesia sangat mungkin untuk menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus penghasil Oksigen dunia melalui kekayaan Biodiversity hutan kita,” katanya.

Baca Juga  Temui Ketua DPD RI, KKI Tolak Revisi UU Praktik Kedokteran

Pengasuh Ponpes Metal Muslim Al Hidayah, Kiai Haji Nur Kholis Al Maulani, memuji kepedulian LaNyalla terhadap pesantren.

“Saya kagum dengan Pak LaNyalla karena selalu dekat dengan pesantren. Pak LaNyalla selalu peduli dengan pesantren. Terima kasih Pak LaNyalla atas perhatiannya. Do’akan kami bisa terus membangun pesantren,” katanya.

Ketua DPD RI didampingi Staf Ahli Ketua DPD Baso Juherman. Dalam acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Kepala Bakorwil Malang Budi Santoso, Bupati Pasuruan yang diwakili oleh Wakil Bupati Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Mantan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, Nyai Hajjah Mutmainnah, KH Agus Masruri serta Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, M. Ravi.

(dpd/eds)