Ketua DPD RI Minta Kemenag Kaji Ulang Rencana Kenaikan Biaya Ibadah Haji

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (f/dpd)

BALI, Mjnews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti minta Kementerian Agama (Kemenag) mengkaji ulang rencana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023.

“Sejak tahun 2020 lalu kita masih berupaya memperbaiki ekonomi. Tak terkecuali kelompok masyarakat yang telah mendaftar untuk berhaji. Jadi usulan kenaikan ongkos haji di tengah kondisi saat ini saya pikir tidak rasional,” kata LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Bali, Sabtu (21/1/2023).

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditegaskan LaNyalla, sat ini perekonomian masyarakat baru menggeliat pasca wabah Covid, usulan tersebut dinilai tidak tepat. Estimasi kenaikan yang diusulkan juga terlalu tinggi. Kenaikannya hampir dua kali lipat dari tahun lalu.

“Dan tentu ini sangat memberatkan. Tidak semua jemaah haji itu berasal dari kalangan mampu, banyak diantaranya mereka untuk bisa berangkat harus menjual tanah atau sawah,” tukas dia.

Baca Juga  Pertanyaan LaNyalla ke BEM Nusantara, Kerusakan Negeri Kita Benahi atau Biarkan?

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, belum saatnya biaya perjalanan ibadah haji naik, apalagi hingga dua kali lipat. Jikapun terpaksa naik maka kenaikannya harus rasional.

“Harus ditinjau ulang, dipertimbangkan dengan cermat, agar masyarakat yang masih terpuruk tidak semakin terbebani lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kemenag mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 menjadi sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah. Dari BPIH itu 70 persen dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp 69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta.

Baca Juga  Komite I DPD RI Terima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPR Papua Barat

Sementara biaya ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp 39,8 juta. Ongkos ini
juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp 35 juta.

(dpd/eds)