Komite IV DPD RI: UU Tentang Penjaminan Perlu Dikaji Ulang

Komite IV DPD RI foto bersama usai RDP tentang UU Penjaminan
Komite IV DPD RI foto bersama usai RDP tentang UU Penjaminan. (f/dpd)

Jakarta, Mjnews.id – Komite IV DPD RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan di Gedung DPD RI Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (24/1/2023).

“Kami mengidentifikasi dan menemukan beberapa permasalahan dalam pengaturan regulasinya serta implementasinya di lapangan. Melalui rapat ini kami perlu masukan dan informasi secara komprehensif untuk perbaikan regulasi atas UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan,” ucap Wakil Ketua Komite IV Sukiryanto saat membuka RDP tersebut.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sukiryanto didampingi Ketua Komite IV Elviana dan didampingi Wakil Ketua Komite IV lainnya yakni Novita Anakotta dan Abdul Hakim.

Komite IV juga mengidentifikasi kurang maksimalnya kinerja lembaga penjaminan. Meski UU tersebut sudah berlaku sejak 2016, namun keberadaan dan manfaat serta fungsi dari lembaga penjaminan belum banyak diketahui oleh masyarakat daerah.

“Memperhatikan besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional dengan keterbatasan permodalan yang dihadapi, kehadiran lembaga penjaminan menjadi solusi mengatasi ketimpangan kebutuhan kredit permodalan yang belum dapat dipenuhi secara maksimal oleh sektor perbankan/ industri jasa keuangan,” tambah Sukiryanto.

Baca Juga  Ketua DPD RI Minta Dinkes Jombang Segera Tangani Kasus DBD

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) Chusnul Ma’arif mengungkapkan perlu harmonisasi antara UU Perasuransian dan UU Penjaminan di tingkat pengaturan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Masukan kami terkait pelaksanaan UU Penjaminan adalah adanya konsorsium Penjaminan Pengadaan Barang dan Jasa, dan harmonisasi dan UU yang membuat kami para pelaku penjaminan bingung mengikuti aturan yang mana,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Wimran Ismaun mengusulkan agar Komite IV DPD RI segera mengundang OJK dan pihak asuransi, agar permasalahan pencairan penjaminan dari pihak asuransi dapat dicarikan solusinya.

“Dengan adanya kendala itu, dapat menghambat kemajuan perekonomian di daerah dan memiliki dampak pada performance bank di daerah, bank di daerah mempunyai peranan yang cukup besar bagi PAD di daerah,” tukas Wimran.

Baca Juga  LaNyalla: Dalam Demokrasi Pancasila, Presiden Adalah Petugas Rakyat

Pada rapat ini, Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero mengapresiasi Komite IV DPD RI karena peduli terhadap para pelaku UMKM. Menurutnya 65,64 juta pelaku UMKM di Indonesia memberikan kontribsui 60,3% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja.

“UMKM kadang disebut bantalan dan penggerak ekonomi, sehingga kami berharap apresiasi dan kepedulian. Saat ini UMKM mengalami kesulitan menyelesaikan kewajiban di masa pandemi, setelah mereda malah dihajar oleh kebijakan kenaikan tarif BBM oleh pemerintah dan mengganggu produktifitas pelaku UMKM yang baru mau bertumbuh,” tukasnya.

(mas/eds)