Partai Demokrat Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Rezka Oktoberia: Jangan Rampas Hak Rakyat!

IMG 20230110 092427 resize 29

Jakarta, Mjnews.id – Delapan partai politik bertemu untuk membahas wacana sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang sempat dilontarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

Ketum yang hadir di antaranya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sementara untuk PPP dihadiri Waketum Amis Uskara, dan NasDem diwakilkan Waketum Ahmad Ali serta Sekjen Johnny G. Plate.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ikut mendampingi Ketum AHY, Rezka Oktoberia Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat,yang juga anggota DPR-RI dari Sumatera Barat mengatakan bahwa Partai Demokrat sepenuhnya menolak sistem proporsional tertutup.
 
“8 Parpol (pertemuan ini) menolak. Sistem pemilu 2024 tidak dirubah, tidak ada revisi UU Pemilu, ikuti UU dan aturan yang sudah ada, fokus menghadapi pesta demokrasi 2024 dan berikan kemajuan sistem demokrasi di Indonesia, 2008 hal ini juga sudah pernah diputuskan oleh MK, jadi kita minta komitmen MK untuk tetap pada putusan tersebut dan tidak menguji kembali permohonan yang sama lebih dari satu kali”,sebut Rezka Oktoberia yang juga Ka Poksi Komisi II DPR-RI yang bermitra dengan KPU RI.

“Oleh karena itu dalam kaitan pemilu ini kita juga berharap mari kita sudahi berbagai keraguan terkait dengan wacana-wacana, apakah itu penundaan pemilu, perubahan sistem pemilu atau hal lainnya, sehingga Pemilu kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Partai-partai politik Insyaallah juga sudah siap, tahapan penyelenggara sudah berjalan,” ucap Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Baca Juga  DPD RI Minta Pemerintah Tambah Kuota Haji 5 Persen

Ketum Partai Demokrat AHY pun menegaskan, bahwa Partai Demokrat sepenuhnya menolak sistem pemilu yang proporsional tertutup.

“Kami Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada pertemuan para pimpinan Partai Politik terkait wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional, Minggu (8/1/2023) siang, di Hotel Dharmawangsa.

“Sekali lagi kami menolak sistem Pemilu Tertutup Proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga bisa kita lakukan dari waktu ke waktu,” ujar AHY.

Yang pertama, lanjut AHY, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas.

“Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan,” lanjut AHY.

AHY berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini serta bisa menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan seksama dan berjalan dengan baik.

Baca Juga  Tingkatkan Kualitas, Ketua DPD RI Dukung Digitalisasi Pelayanan Publik

“Yang kedua, secara internal Partai Politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya, dengan sistem pemilu terbuka proporsional tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang, punya peluang yang adil,” ucap AHY.

“Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, berjuang untuk mendapatkan suara kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Kita ingin sekali lagi, yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat luas,” imbuh AHY.

Kedelapan partai politik di DPR ini sebelumnya membuat pernyataan sikap agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan judicial review (JR) dan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg.

  1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju;
  2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia;
  3. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

(Rel/Yud)