Program Itu ke Itu Saja, Bupati Pessel Ajak Wali Gali Potensi Daerah Wujudkan Nagari Mandiri

Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar
Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar. (f/canang)

Pesisir Selatan, MJnews.id – Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd ajak Wali Nagari untuk menggali potensi nagari guna mewujudkan kemandirian.

“Kami belum melihat adanya inovasi yang mengarah ke situ,” kata Bupati, Kamis (19/01/2023).

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, Wali Nagari beserta perangkatnya harus memiliki inovasi, agar dapat mengelola potensi yang ada sebagai penunjang pembangunan dan tidak hanya bergantung pada dana transfer agar dapat mewujudkan kemandirian nagari.

“Potensi besar yang ada pada nagari belum tergarap optimal,” kata Bupati lagi.

Bupati menambahkan, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan segala keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.

Baca Juga  Safari Ramadan di Sumpur Kudus, Sekdaprov Imbau Petani Gunakan Pupuk Organik

Sudah sepatutnya Wali Nagari mampu memprakarsai gerakan dan partisipasi warga mengembangkan potensi dan aset nagari guna kesejahteraan bersama dan juga wajib meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan umum.

“Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” terang bupati.

Menurut Bupati, pemerintahan nagari belum optimal dalam berinovasi, sehingga potensi yang ada sia-sia. Begitu juga pemanfaatan dana desa belum mengarah pada kemajuan nagari dan kesejahteraan umum.

Kegiatan dari tahun ke tahun hanya itu-itu saja. Sebagian besar dana desa dipakai untuk kegiatan pembangunan fisik dan studi tiru yang berakibat program pemberdayaan masyarakat menjadi terabaikan.

Baca Juga  Gubernur Sumbar: Urus Izin Usaha Tidak Boleh Terlambat, Diperlambat dan Menghambat!

“Porsi pembangunan fisik selama ini relatif besar. Padahal di UU Desa lebih ditekankan pada pemberdayaan masyarakat,” tutur Bupati.

Selain itu, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang dibiayai oleh dana nagari sebagai salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pendapatan asli nagari belum terkelola dengan baik sehingga cemderung merugikan keuangan nagari.

“Ini yang dirugikan tentu masyarakat nagari itu sendiri. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk pemberdayaan menjadi sia-sia belaka,” sebut Bupati.

(canang)