Seluruh Fraksi di Komisi II DPR RI Sepakat Tidak Revisi PKPU

Anggota Komisi Ii Dpr Ri Fraksi Pan, Guspardi Gaus
Anggota komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus. (f/dpr)

Mjnews.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan, seluruh fraksi yang ada di komisi II sepakat untuk tidak mengubah peraturan pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang batas syarat keterwakilan perempuan sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).

Menurut Guspardi kepada wartawan, Rabu (17/5/2023), PKPU 10 tahun 2023 masih sangat relevan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang mengamanahkan setiap partai politik harus mengajukan daftar bacaleg dengan minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT


“Kesepakatan untuk tidak mengubah PKPU Nomor 10 Tahun 2023 merupakan hasil kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi II dengan Kemendagri bersama penyelenggata pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) yang berlangsung pada Rabu siang sampai menjelang sore 17 Mei 2023,” ujar Politisi PAN itu

Baca Juga  Menteri Calonkan Diri Sebagai Legislatif, Jokowi Ingatkan Hal ini

Legislator dapil Sumatera Barat II ini pun memahami adanya usulan dari berbagai kelompok masyarakat mengenai perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ini. Namun begitu, PKPU Nomor 10/2023 sejatinya sudah mencerminkan kesadaran dan kesepahaman kepada seluruh partai politik terkait penghitungan 30 persen jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan.

Lagipula dari hasil pendaftaran bacaleg seluruh tingkatan ke KPU yang telah selesai dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023 dimana hasilnya tidak ada satu partai politik pun yang kepesertaan bakal calon legislatif perempuannya kurang dari 30 persen.

Baca Juga  UKK Bacaleg Libatkan Penguji Profesional, Stafsus Wapres: Bukti PKB Partai Terbuka

“Bahkan dalam daftar calon legislatif untuk pemilu legislatif (pileg) 2024 keterwakilan perempuan mencapai 37 persen. Sehingga hal ini membuktikan bahwa semua partai memahami dan mematuhi aturan yang termuat dalam PKPU no 10 tahun 2023,” tegas Pak Gaus ini.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI ini meminta agar KPU, Bawaslu dan DKPP tetap konsisten menggunakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dalam rangka membangun kesadaran dan kesepahaman kepada seluruh partai politik untuk memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi sampai ke DPR RI (pusat).

(eki)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT


ADVERTISEMENT