Mjnews.id – Pada tahun 2023, keketuaan Indonesia di ASEAN masih berlangsung hingga akhir tahun dan ada beberapa agenda yang harus diselesaikan. Dalam konteks ini, Kementerian Perdagangan memainkan peran yang sangat strategis sebagai focal point di pilar ekonomi ASEAN.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag), Kasan, saat membacakan sambutan Menteri Perdagangan dalam acara High Level Policy Dialogue (HLPD) yang diadakan di The St Regis Hotel Jakarta pada Jumat 4 Agustus 2023. Dialog tersebut mengangkat tema “Indonesia’s ASEAN Chairmanship 2023: Promoting ASEAN Relevance in Global Market”.
HLPD merupakan bentuk kolaborasi antara BK Perdag Kementerian Perdagangan dan beberapa mitra kerja sama, seperti The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), International Trade Analysis and Policy Studies Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (ITAPS FEM-IPB), Asian Development Bank (ADB) Institute, dan Smeru Research Institute. HLPD menjadi salah satu forum dialog untuk mendukung agenda prioritas dalam keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
Kasan menyatakan bahwa ASEAN memiliki peran ekonomi yang strategis bagi dunia. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 5,6 persen dengan nilai produk domestik bruto mencapai USD 3,62 triliun. Kontribusi ekspor ASEAN ke dunia mencapai 8,39 persen dari total ekspor dunia dengan nilai USD 2,05 triliun. Oleh karena itu, peran keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 menjadi sangat penting.
Pada keketuaan Indonesia 2023, terdapat 16 Prioritas Capaian Ekonomi (PEDs) di bawah Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN, yang mencakup tiga strategic thrust, yaitu pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan. Tujuh dari 16 prioritas tersebut adalah prioritas capaian ekonomi Indonesia yang telah disahkan pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN pada Maret 2023.
Selama HLPD, para pembicara dari berbagai institusi mengemukakan pentingnya teknologi digital dan peran perdagangan jasa di masa mendatang. ASEAN perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital dan mengutamakan kebijakan untuk mendorong perluasan perdagangan jasa, termasuk perdagangan jasa digital. Dalam konteks keberlanjutan, penting juga untuk menyelaraskan kebijakan dan peraturan nasional dengan kebijakan yang berlaku di kawasan ASEAN.
Menteri Perdagangan periode 2016-2019, Enggartiasto Lukita, juga menekankan bahwa Indonesia harus memberikan jejak terbaik dalam keketuaan ASEAN dan menghadapi tantangan perubahan tatanan ekonomi global dengan solidaritas dan daya tanggap. Teknologi digital diharapkan dapat membantu ASEAN dalam menjawab tantangan tersebut.
Secara keseluruhan, HLPD menghadirkan tiga sesi dialog yang membahas pemulihan dan pembangunan kembali, transformasi digital, dan transisi energi. Para peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman baru tentang perubahan yang akan datang dan pentingnya mengadopsi kemajuan teknologi untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan di wilayah Indonesia dan ASEAN.
Pembukaan HLPD “Indonesia’s ASEAN Chairmanship 2023: Promoting ASEAN Relevance in Global Market” dihadiri sekitar 300 orang peserta yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, lembaga wadah pemikir (think tank), akademisi, pelaku usaha, dan media massa. Pembukaan dapat disaksikan ulang di tautan https://www.youtube.com/live/XMoeJ05wtlQ?feature=share.
(rel)
