Mjnews.id – Kemiskinan di perkotaan masih menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan negara. Kota Bogor sebagai salah satu area penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, tak luput dari permasalahan ini.
Untuk menekan angka kemiskinan di salah satu Kota Bogor ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bersama Anggota Komisi VIII DPR RI menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada 88.290 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM di Bogor pada Jumat 1 September 2023 lalu.
“Kementerian Sosial berkomitmen memberantas kemiskinan di semua area di tanah air. Seluruh unit kerja kami bahu-membahu bersinergi untuk menanggulangi masalah ini. Tapi untuk bantuan ATENSI, sentra kami telah memiliki pembagian area kerja mempermudah teknis pelaksanannya. Kebetulan di Kota Bogor ini berada pada wilayah tugas Sentra Terpadu Inten Soeweno,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Salahuddin Yahya.
Untuk efektifitas bantuan agar memiliki daya ungkit dalam pemberatasan kemiskinan, Kemensos melakukan asesmen. Dengan demikian, Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan KPM.
“Bentuk bantuannya disesuaikan dengan hasil asesmen itu, entah berupa modal usaha, pemenuhan kebutuhan dasar, alat bantu, motor roda tiga, atau kebutuhan lainnya. Karena itulah untuk bantuan ATENSI, nilainya bisa berbeda-beda bergantung pada hasil asesmen,” kata Yahya.
Dalam kesempatan itu, bantuan sosial diserahkan senilai total Rp36.138.283.766. Penyerahan bantuan diselenggarakan bersamaan dengan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan program bantuan sosial di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Bantuan dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu bantuan ATENSI senilai Rp 176.601.952 untuk 123 KPM, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) periode Juli – Agustus senilai Rp 8.114.081.814 untuk 18.548 KPM, serta bantuan sembako periode Juli – Agusus senilai Rp 27.847.600.000 untuk 69.619 KPM.
Yahya mengajak semua pihak untuk terus bersama mengevaluasi dan memonitor program-pogram bansos milik Kemensos. Tujuannya agar bansos salur tepat sasaran, sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. “Dengan begitu, bantuan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berdampak efektiif terhadap penanganan kemiskinan,” tutur Yahya pada semua yang hadir di Kantor Walikota Bogor hari itu.
Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait monitoring penyaluran bantuan. Kunker Komisi VIII DPR RI ini diterima langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat (1/9/2023). Tak hanya Kunker, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan bantuan secara langsung di Plaza Balai Kota.
