Kejati Sumbar Luncurkan Program Rajo Labiah, Begini Kata Pj Wako Padang Panjang

Kejati Sumbar Luncurkan Program Rajo Labiah
Pj Wako Padang Panjang, Sonny Budaya Putra hadiri peluncuran Program Rajo Labiah oleh Kejati Sumbar. (f/kominfo)

Mjnews.id – Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, mendukung Inovasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) yaitu Program Restorative Justice Plus (Rajo Labiah) yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana ringan di Sumbar.

Program ini diluncurkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Asnawi, M.H didampingi Gubernur, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P Datuak Marajo, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT


Dikatakan Sonny, Program Restorative Justice Plus (RJ Plus) atau Rajo Labiah ini memiliki pendekatan yang humanis. Melalui Program RJ Plus para terdakwa atau pelaku kejahatan tidak hanya dihentikan penuntutannya, namun juga memperoleh akses keterampilan dan bantuan.

“Ini merupakan inovasi yang luar biasa yang perlu kita dukung bersama-sama. Kita berharap program ini bisa diterapkan di Kota Padang Panjang,” ujarnya pada kegiatan yang juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri, Jerniaty, M.H.

Baca Juga  Tim Penilai Provinsi Kunjungi Posyandu Seroja III Bunga Tanjung, Air Bangis

Sebelumnya, Asnawi menyampaikan, kehadiran Rj Plus merupakan cita-cita yang ingin dicapai sebagai kemajuan penegakkan hukum di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian suatu perkara tindak pidana di luar peradilan sehingga pelaku yang terjerat tidak perlu dipenjara.

Beberapa aturan yang menjadi dasar pemberian RJ, ujarnya, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 untuk para penyalahguna narkoba.

Terdapat beberapa syarat untuk mendapatkan keadilan restoratif di antaranya adalah terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis). Ancaman hukuman di bawah lima tahun. Memiliki kesepakatan damai antara pihak tersangka dengan korban. Kemudian adanya penyesalan dari tersangka sembari berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan pemberian keadilan restoratif itu disambut positif oleh lingkungan masyarakat.

Khusus untuk penyalahgunaan narkoba, beberapa syaratnya adalah tersangka murni hanya pemakai narkoba yang dibuktikan dengan hasil asesmen. Tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, tidak merupakan pengulangan (residivis).

Baca Juga  Polres Dharmasraya Selesaikan Kasus Melarikan Perempuan belum Dewasa dengan Restorative Justice

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi mengapresiasi inovasi RJ Plus yang mensinergikan seluruh potensi seperti Baznas, BPVP Padang, dan LKAAM.

Menurutnya inovasi itu hadir berkat kecerdasan Kajati dan tim yang menyentuh hingga lapisan terbawah membina pelaku pidana umum itu. “Setelah MoU ini perlu penguatan, dan sosialisasi yang maksimal hingga kabupaten dan kota,” katanya.

(hrs/arb)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT


ADVERTISEMENT