Mjnews.id – Setelah mendengarkan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bukittinggi terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2024, di hari yang sama Selasa, 30 Juli 2024, Wali Kota, Erman Safar sampaikan jawaban terhadap pemandangan tersebut.
Menjawab pemandangan dari Fraksi Gerindra, Walikota sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra bahwasanya ke depan antara Pemerintah Kota Bukittinggi melalui rencana kerjanya, dan DPRD melalui pokok-pokok pikirannya, dapat bersinergi untuk mewujudkan pencapaian RPJMD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya Walikota Bukittinggi menjelaskan terkait penyampaian dari Fraksi PKS Realisasi belanja daerah berdasarkan penempatan alokasi anggaran kas masing-masing sub kegiatan pada setiap SKPD.
“Dalam pelaksanaannya, kegiatan sudah diawali semenjak triwulan II, namun administrasi keuangan baru dapat direalisasikan setelah fisik pekerjaan selesai yang anggaran kasnya berada pada Triwulan III dan Triwulan IV,” jelas Wako.
Selanjutnya Walikota Bukittinggi menjelaskan terkait penyampaian dari Fraksi Demokrat berkenaan dengan penambahan belanja modal, hal ini merupakan belanja pembangunan TPST yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Barat.
“Terkait dengan penerimaan terhadap bangunan Pasar Atas sudah dianggarkan dalam APBD awal tahun 2024 ditargetkan pendapatannya sebesar lebih kurang Rp7.000.000.000,” jelas Wako.
Menjawab pemandangan dari Fraksi Nasdem-PKB, terkait dengan pandangan terhadap realisasi pendapatan daerah semester I Tahun 2024, Erman Safar sampaikan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target pendapatan asli daerah yang dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2024 sampai pada kondisi Desember 2024.
“Kepada seluruh Anggota DPRD agar kita dapat bersama-sama mengawal pencapaian realisasi PAD tahun 2024,” ujarnya.
Menjawab pandangan dari Fraksi Golkar, Walikota mengatakan, dalam APBD awal tahun 2024, asumsi pembiayaan daerah sebesar Rp50 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Setelah dilakukan audit oleh BPK dan dituangkan dalam Perda LKPD tahun 2023, maka didapatkanlah pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebesar Rp33.057.673.165,00.
Terkait Koperasi Saayun Salangkah, Erman Safar sebut, sedang melakukan proses penggantian kepengurusan, sehingga harus menunggu penyelesaian pembukuan dan laporan dari kepengurusan yang lama.
(Aii)
