Mjnews.id – Sekitar 15 orang yang tergabung dalam Forum Koordinasi Mahasiswa dan Pemuda (FKMP) Kabupaten Way Kanan menggelar Aksi Damai Jilid II di Kantor Pemda Way Kanan, Selasa 27 Mei 2025.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas buruknya kondisi infrastruktur jalan di berbagai wilayah Kabupaten Way Kanan.
Aksi yang berlangsung dipimpin oleh Komang Saputra (Peradah Provinsi Lampung) dan diikuti oleh perwakilan dari organisasi HMI, Peradah, dan Sapma Pemuda Pancasila. Mereka membawa bendera organisasi, menggunakan alat pengeras suara, serta menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Plt. Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, dan jajaran pejabat terkait.
Dalam audiensi langsung bersama Plt. Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, Ketua FKMP, Nandang, menyoroti perlunya peningkatan kemandirian ekonomi daerah, salah satunya melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia mempertanyakan sejauh mana BUMD saat ini benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi dan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Yogi, Sekretaris FKMP, menyarankan agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Way Kanan dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan.
Yogi juga menggagas inisiatif “Gerakan Dua Ribu Rupiah (GEDUR)” yang bersifat independen dan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dana untuk mempercepat perbaikan jalan rusak, dengan pengawasan dari Forkopimda.
Sementara Plt. Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah menyampaikan bahwa program GEDUR untuk melakukannya akan dikaji terlebih dahulu. Ia menegaskan pentingnya pembentukan wadah resmi agar program ini berjalan sesuai prosedur dan terhindar dari penyimpangan.
Selain itu, Ayu mengungkapkan bahwa pengembangan BUMD masih dalam tahap kajian untuk usaha seperti apa yang ingin dijalankan.
Hendri Syahri, Asisten II Setkab Way Kanan, menambahkan bahwa perbaikan jalan telah direncanakan secara bertahap, termasuk di wilayah Rebang Tangkas.
Ia meminta masyarakat memahami keterbatasan anggaran daerah yang juga harus mengakomodasi sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.
