BeritaKemendagriNasional

Jelang Peluncuran Serentak, Wamendagri Dorong Penguatan Kapasitas Pengurus Koperasi Merah Putih

397
Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. (f/puspen)

Mjnews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengurus Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Hal ini menjadi tantangan krusial setelah Kopdeskel Merah Putih terbentuk di setiap desa dan kelurahan, mengingat pemerintah menargetkan peluncuran serentak pada 12 Juli 2025.

ADVERTISEMENT

Penekanan tersebut disampaikan Bima Arya saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat 20 Juni 2025.

Rapat ini turut melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait yang mengawal pembentukan Kopdeskel.

Bima Arya menjelaskan bahwa penguatan kapasitas pengurus Kopdeskel membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Meskipun Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 telah menugaskan Kementerian Koperasi untuk memfasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan, kolaborasi dari pihak lain tetap diperlukan.

“Untuk bimtek (bimbingan teknis) dari pengurus [Kopdeskel] ini, konsepnya nanti dari Kementerian Koperasi,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Sebagai contoh, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memanfaatkan Balai Pemerintahan Desa untuk pembekalan kapasitas pengurus koperasi.

“Artinya konsepnya dari Kementerian Koperasi, tempatnya kita koordinasikan ada di mana saja, dan siapa nanti akan melakukan itu, kita perlu melakukan pemetaan seperti itu,” jelas Bima Arya.

Selain peningkatan kapasitas, Bima Arya juga menyoroti pentingnya membangun infrastruktur pendukung Kopdeskel Merah Putih dan penentuan unit usaha yang sesuai dengan potensi masing-masing desa atau kelurahan.

Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

(*/eki)

Exit mobile version