Antisipasi Anggaran 2025 dan Polemik, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi konkret dan mengantisipasi masalah serupa pada alokasi anggaran tahun 2025.
Selly menekankan bahwa akurasi data dan kecepatan penyaluran bansos adalah kunci agar tak ada lagi masyarakat yang dirugikan.
“Kita tidak ingin kejadian ini terulang. Pemerintah harus serius membenahi sistem pendataan dan penyaluran bansos agar tepat waktu dan tepat sasaran,” tambahnya.
Selain masalah sinkronisasi data, sorotan tajam juga dialamatkan kepada Kemensos terkait kebijakan baru mengenai program Sekolah Rakyat.
Kebijakan ini dikhawatirkan dapat mengecualikan siswa yang telah menerima bantuan dari program bansos lain, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau bantuan pendidikan sejenis, dari program bansos yang selama ini mereka nikmati.
“Harus ada penyesuaian angka yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jangan sampai kebijakan baru justru mencabut hak-hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan layak,” pinta Selly.
Ia menyerukan agar Kemensos melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan ini agar tidak kontraproduktif dan justru menambah beban keluarga miskin yang berjuang menyekolahkan anak-anaknya.*
Sorotan tajam dari parlemen ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera berbenah. Akankah dana Rp2 triliun itu kembali ke kas negara tanpa tersalurkan, ataukah akan ada upaya serius untuk mengembalikan hak-hak 10 juta penerima bansos? Publik menanti jawaban dan tindakan nyata dari pemerintah.
(*/eki)
