Mjnews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024. Namun, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jakarta, Achmad Azran, menilai hal tersebut tidak mencerminkan realita sesungguhnya di lapangan.
Menurut Achmad Azran, fakta yang ada di lapangan membuktikan sebaliknya.
“Bagaimana bisa kita bilang menurun jika secara ekonomi banyak masyarakat yang kesulitan. Semakin tingginya pemutusan hubungan kerja dan susahnya mencari pekerjaan adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau dibilang angka kemiskinan menurun, menurut saya tidak seperti itu,” ujarnya, Minggu (27/7/2025), di Jakarta.
Senator yang akrab disapa Bang Azran itu menambahkan, yang terjadi sesungguhnya adalah potensi bertambahnya angka kemiskinan.
Tidak itu saja, Achmad Azran juga menilai standar garis kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah.
“Jika berdasarkan pada survei sosial ekonomi nasional (Susenas), standar garis kemiskinan itu pengeluarannya sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau sebesar Rp 20.305 per hari. Angka ini terlalu kecil menurut saya,” tuturnya.
Menurutnya, dengan angka itu masyarakat belum mampu menutupi kebutuhan mendasarnya.
“Dengan angka Rp 609.160 perbulan atau Rp 20.305 per hari, kebutuhan masyarakat itu belum terpenuhi. Bahkan untuk makan saja, itu masih kurang. Lantas bagaimana bisa angka itu dijadikan standar? Kebutuhan masyarakat lebih dari itu,” paparnya.
Senator asli Betawi itu menambahkan, pola konsumsi masyarakat telah mengalami perubahan seiring semakin mahalnya harga kebutuhan.
“Angka standar itu mungkin yang lama, harus diperbarui sesuai kondisi riil masyarakat. Karena pola konsumsi sudah berubah. Misalnya motor, masyarakat kurang mampu atau miskin pun sekarang punya motor, apakah bisa kemudian disebut mereka masyarakat mampu?” tanyanya.
