MJNEWS.ID – Video yang memperlihatkan aksi penyerangan menggunakan petasan terhadap toko obat yang diduga menjual obat keras golongan “G” secara ilegal viral di media sosial.
Peristiwa tersebut disebut terjadi di wilayah Bekasi dan beberapa daerah lainnya pada pertengahan bulan Ramadan.
Salah satu video viral diunggah oleh akun Instagram @aurabekasi dan kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah orang melemparkan petasan ke arah sebuah toko obat yang diduga menjual obat keras secara ilegal.
Hingga kini, banyak akun Instagram lainnya turut menayangkan beberapa video yang tentang toko obat keras ilegal diserang petasan. Sehingga video tersebut memicu beragam reaksi dari warganet.
Sejumlah komentar bernada menohok pun bermunculan. Salah satunya datang dari akun @nggi_xxx yang menulis, “gada mercon yg lebih gede bang? segitu mah kurang greget liatnya,” tulisnya.
Komentar lain juga muncul dari akun yang diduga milik seorang perempuan, @neno_redoxx, yang menuliskan, “Seru ini, ikutan dong main.”
Sementara itu, akun @jixxx mengaku merasa terwakili dengan kejadian tersebut. “Hidup perwakilan netizen,” tulisnya disertai emoji api.
Meski demikian, aksi penyerangan menggunakan petasan tersebut memicu perdebatan di kalangan pengguna media sosial. Sebagian warganet menilai aksi tersebut sebagai bentuk kemarahan masyarakat terhadap maraknya penjualan obat keras ilegal.
Namun di sisi lain, tidak sedikit yang menilai tindakan tersebut berbahaya dan berpotensi melanggar hukum karena dapat membahayakan warga sekitar.
Diketahui, obat keras golongan “G” merupakan jenis obat yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter dan tidak diperkenankan dijual bebas. Peredaran obat tersebut secara ilegal kerap menjadi perhatian masyarakat hingga menimbulkan keresahan, karena berpotensi disalahgunakan, terutama di kalangan remaja.
Viralnya video ini kembali menyoroti persoalan lama terkait maraknya peredaran obat keras ilegal di berbagai daerah.
Publik pun berharap aparat penegak hukum dapat menindak tegas praktik tersebut agar tidak memicu aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat.
