Juru bicara Demokrat, Elfianis, menyampaikan Pada kesempatan ini Fraksi Partai Demokrat juga mencermati bahwa hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 menetapkan SiLPA sebesar Rp94,14 miliar, yang kemudian menjadi sumber utama penerimaan pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Setelah dikurangi penyertaan modal daerah sebesar Rp1,5 miliar, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp92,64 miliar.
”Fraksi Demokrat berharap penggunaan SiLPA dalam Pmemastikan APBD 2026 diarahkan kepada program yang benar-benar siap dilaksanakan dan mempunyai tingkat urgensi tinggi. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki kesiapan administrasi, perencanaan dan pengadaan yang memadai,” jelasnya.
Juru bicara fraksi PPP-PAN, Dede Suriady Harahap, menyampaikan, selanjutnya dalam pos Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp176,73 miliar, meningkat sebesar Rp356,25 juta dari target sebelum perubahan sebesar Rp176,37 miliar. Penyesuaian ini mencerminkan evaluasi terhadap capaian riil masing-masing objek pendapatan, dengan tetap menjaga target agar realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fraksi PPP-PAN meminta penjelasan dari mana peningkatan Pendapatan Asli daerah ini.
Fraksi Karya Kebangsaan dalam pandangan menyampaikan peningkatan atau penyesuaian target pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus diikuti strategi yang inovatif dan realistis. Fraksi Karya kebangsaan menilai, masih terdapat ruang yang perlu digarap lebih optimal. Potensi pajak daerah, retribusi jasa, dan pemanfaatan aset daerah dapat terus dimaksimalkan dengan perbaikan pelayanan, digitalisasi, dan perluasan basis wajib pajak.
(Aii)
