BeritaKota BukittinggiParlemen

Wali Kota Bukittinggi Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda BPBD

11
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda BPBD
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda BPBD. (f/siti aisyah)

Mjnews.id – ‎Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias sampaikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam sidang paripurna DPRD, Kamis 12 November 2026.

‎Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan Fraksi-fraksi DPRD Bukittinggi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam rapat paripurna yang telah diselenggarakan tadi pagi.

ADVERTISEMENT

‎”Selanjutnya dalam rapat paripurna siang hari ini sesuai dengan mekanisme dan tahapan selanjutnya, dalam Rapat Paripurna hari ini dilanjutkan dengan Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut,” jelas Syaiful Efendi.

‎Wali Kota Ramlan Nurmatias menyampaikan, jawaban terhadap pandangan umum frkasi PKS, yaitu Pemilihan Tipe C sebagai bentuk kelembagaan sub-urusan bencana didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Langkah ini tidak hanya memangkas biaya di Belanja Pegawai saja, melainkan juga memberikan dampak penghematan pada beberapa pos anggaran lainnya sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam hal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sub urusan bencana seperti pencegahan, mitigasi, peringatan dini, pelatihan, kesiapan logistik, dan respons cepat BPBD.

Baca Juga: Sampaikan Pandangan Umum, 6 Fraksi DPRD Bukittinggi ‎Sorot Usulan BPBD Tipe C

‎”Pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah tidak hanya bergantung kepada pejabat struktural, namun juga kepada pejabat fungsional yang nantinya akan kita hitung kebutuhan riil di lapangannya dengan metode Anjab dan ABK,” jelasnya.

‎Terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra, Wako Ramlan, menyampaikan, terkait kajian perbandingan konsekuensi pembentukan BPBD tipe A, tipe B, dan tipe C khususnya terhadap kemampuan pelayanan, efektivitas koordinasi antarlembaga, dan kecepatan penanganan bencana. Efektivitas pelayanan penanggulangan bencana berkaitan dengan komitmen pemberian pelayanan oleh BPBD.

‎”Segala Kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi BPBD tidak ada perbedaan antara BPBD Tipe A, B maupun C, sehingga dapat disampaikan bahwa konsekuensi pelayanan BPBD bukan berkaitan dengan tipelogi, tapi berdasarkan komitmen dari BPBD itu sendiri meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa ketersediaan SDM yang berkaitan dengan fungsional beserta sarana dan prasaran yang sekaligus didukung dengan anggaran operasional juga berperan penting dalam terlaksananya tugas dan fungsi BPBD di daerah,” jelas Wako.

‎Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Nasdem, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Peningkatan sumber daya manusia  dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas personel BPBD, melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan beban kerja, tingkat kerawanan bencana, dan kompleksitas penanganan bencana, penguatan kerja sama dengan instansi terkait dalam mendorong peningkatan penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan relawan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, edukasi dan simulasi sebagaimana diatur dalam Perda Penanggulangan Bencana.

‎Selanjutnya, jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Demokrat, Wako Ramlan, menyampaikan Dalam pelaksanaan tugas, pertimbangan besarnya suatu struktur organisasi belum tentu menjadi penyelesaian suatu pekerjaan, sebagaimana struktur BPBD Tipelogi A atau B yang hanya memiliki kepala Bidang tanpa memiliki Kepala Seksi di bawahnya, kemudian BPBD Tipelogi C yang juga hanya memiliki kepala seksi di bawah kepala BPBD-nya. Namun dalam kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, personel atau SDM Aparatur yang berperan secara teknis yang sangat dibutuhkan.

‎”Banyaknya personel atau sumber daya manusia di dalam suatu perangkat daerah tidak ditentukan oleh tipelogi perangkat daerahnya, namun pada beban kerja organisasi keseluruhan yang ada di dalamnya, sehingga anggapan tentang posisi kerawanan Kota Bukittinggi dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang akan berperan nantinya,” jelasnya.

Exit mobile version