Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Sijunjung berhasil mencatatkan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat penurunan angka kemiskinan dari tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai 11,76 persen, sementara penurunan dari tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2,0 persen.
Secara rata-rata, penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu 2021-2023 mencapai 6,88 persen. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung mencapai 5,88 persen.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Sijunjung, Dra. Yuni Elviza MT, pada Rabu 7 Februari 2024, menyatakan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung bahkan berada di bawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu 5,95.
“Kabupaten Sijunjung juga memperoleh peringkat ke-10 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan angka kemiskinan terendah,” katanya.
Yuni Elviza menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ini dapat diatribusikan kepada berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemberdayaan tenaga kerja, permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta bantuan sosial.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sijunjung juga mencapai 72,30, menempatkannya di peringkat ke-12 dari 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat,” katanya lagi.
Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk mengatasi kemiskinan melibatkan peningkatan pendapatan masyarakat, pelatihan keterampilan kerja, program padat karya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan akses pasar, bantuan permodalan UMKM, dan upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, Pemkab Sijunjung juga terus melakukan upaya program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang meliputi Pelatihan Wirausaha, Pelatihan Pemasaran, Program Vokasi.
“Program Peningkatan Kapasitas UMKM juga dilakukan terdiri dari Peningkatan Akses Pasar, Bantuan Permodalan UMKM, Fasilitasi Kemitraan UMKM, Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha. Juga ada program Peningkatan Ketahanan Keluarga,” tuturnya.
Kemudian, Program Pengurangan Kantong Kemiskinan yang meliputi, Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar seperti Penyediaan SPAM, Pamsimas, IPLT, IPAL Komunal, Kotaku, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Lingkungan. Juga Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana pembangunan dan infrastruktur jalan.
“Program Bantuan Pendidikan meliputi Program Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Seragam Gratis, Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi serta Bantuan keuangan khusus (BKK) dari APBD daerah yang ditumpangkan ke Provinsi untuk siswa siswi SMA/SMK. Bantuan Kesehatan berupa Bantuan Iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan dan lainnya,” terangnya.
Bantuan Sosial berupa PKH, BPNT, BLT Desa, Bantuan Sosial Tunai, Bansos, Bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan lanjut usia, Bantuan Permakanan dan Bantuan Perumahan berupa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
Sementara Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, mengungkapkan kegembiraannya atas penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan di wilayahnya.
Benny menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan melibatkan semua pihak terkait.
“Alhamdulillah! Jajaran Pemkab Sijunjung sangat konsentrasi dalam program penurunan kemiskina ditambah Pemerintah daerah Sijunjung pada tahun 2023 juga menerima insentif fiskal senilai Rp11.780.311,000,- atas kinerja dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Dimana salah satunya melalui program pemberdayaan dan program ekonomi serta pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan warga masyarakat,” ucapnya.
Bupati Benny Dwifa Yuswir menekankan perlunya pembinaan dan modifikasi program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), Baznas, CSR, dan lembaga atau instansi lainnya.
“Kita selaku kepala daerah terus membuat program pengentasan kemiskinan dengan bersinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Diantaranya berupa program pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan perbaikan terhadap akses pelayanan dasar, program peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin, program pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil dan mikro, serta sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan kerjasama dengan Baznas, CSR dan lembaga atau instansi lainnya,” tegas Bupati muda itu.
(*)
