MJNEWS.ID – DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menyerahkan sekitar 5.000 berkas aduan warga Jakarta Timur terkait ketidaktepatan data desil kepada Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Berkas tersebut merupakan hasil pengaduan warga Jakarta Timur yang disampaikan melalui Posko Pengaduan Desil Pospera sejak dibuka pada Minggu (20/9/2026). Warga mengadukan penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka di lapangan.
Ketua Umum DPP Pospera, Mustar Bona Ventura Manurung, berharap data aduan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan BPS DKI Jakarta dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan serta memperbaiki data desil warga.
Mustar menjelaskan, sejak Posko Pengaduan Desil dibuka, banyak warga Jakarta Timur yang datang menyampaikan keberatan. Mereka menilai pencatatan desil belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Sejumlah aduan yang diterima Pospera antara lain warga yang bekerja sebagai asisten rumah tangga tetapi tercatat pada desil 7, pengemudi ojek online pada desil 6, hingga pekerja cuci dan janda lanjut usia yang tercatat pada desil 8-9.
Mustar menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena data desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial pemerintah.
“Hari ini data sudah diterima, berkas sudah mereka terima dan kita harapkan dengan kerja cepat, dengan anggaran yang menurut kami sudah sangat cukup, data ini kembali dibuka, dicek, diperiksa dan ditetapkan ulang,” jelas Mustar.
Ia mengatakan, proses perbaikan data perlu dilakukan dengan segera agar warga yang memang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial tidak kehilangan akses akibat ketidaksesuaian data.
“Bantuan-bantuan, program bantuan dan lain sebagainya waktu berjalan. Tidak bisa kita bilang berhenti dulu penurunan desil sedang diurus. Akibatnya mereka kehilangan akses bantuan sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, yang sebelumnya mengunjungi Posko Pengaduan Desil Pospera di Jakarta Timur, menyampaikan adanya kendala dalam melakukan verifikasi langsung ke rumah warga untuk memperbarui data desil.
BPS, kata Kadarnanto, akan berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu proses pembaruan data warga.
Menurutnya, perangkat pemerintahan di tingkat kelurahan memiliki peran penting karena mengetahui kondisi warga di wilayah masing-masing.
“Lurah setidaknya tahu warganya, memang seperti ini kondisinya,” kata Kadarnanto.
Karena itu, Kadarnanto berencana menemui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta untuk meminta dukungan agar jajaran kelurahan dapat membantu proses pemutakhiran data desil warga.
“Senin mau menghadap Pak Sekda. Karena memang BPS tidak berwenang memaksa Lurah. Jadi yang bisa Pak Sekda. Saya hari Senin ketemu Pak Sekda, minta tolong disampaikan ke Lurah kalau ada warga minta tanda tangan ini (update desil) tolong ditandatangani, biar bisa melakukan update secara mandiri,” ujarnya.
Sejak Posko Pengaduan Desil dibuka di Jakarta Timur, ribuan warga telah menyampaikan aduan terkait data desil. Pospera kemudian menghimpun aduan tersebut dan menyerahkannya kepada BPS DKI Jakarta untuk menjadi bahan verifikasi dan pemutakhiran data.
Warga Jakarta Timur berharap proses tersebut dapat memperbaiki data sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga akses terhadap program bantuan sosial pemerintah dapat diterima masyarakat sesuai dengan kondisi dan kriteria yang berlaku.
