Mjnews.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Australian Chargé d’Affaires to Indonesia Steve Scott untuk menjajaki peluang peningkatan kerja sama Indonesia-Australia yang fokus pada transformasi digital.
Kerja sama ini diharapkan bisa memberikan banyak pembelajaran penerapan kebijakan digitalisasi dan data yang terpadu dalam kerangka GovTech yang telah sukses dilakukan di Australia.
“Kami berharap dapat juga diberikan lesson learn penerapan kebijakan digitaliasasi dan data yang terpadu dalam kerangka GovTech di Australia, sehingga menjadi pembelajaran kami dalam penerapan yang masih sangat baru di pemerintah Indonesia,” ujar Menteri PANRB di sela-sela pertemuan yang juga dihadiri oleh tim dari Digital Transformation Agency (DTA) dan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), Selasa 19 Maret 2024.
Pada akhir 2023, Menteri PANRB dan tim telah berkunjung ke Australia untuk melihat langsung praktik baik digitalisasi pemerintahan yang dilakukan di sana. Lewat kunjungan tersebut diperoleh pemahaman mendalam terkait dengan implementasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Australia.
Anas menyebut Australia telah menyinergikan data dan digital untuk mendorong pelayanan publik yang inklusif dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, seperti MyGov dan Digital ID. Inisiatif tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam pelaksanaan GovTech di 2024.
“Kami berfokus pada pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta serupa juga dengan Australia yakni Digital ID, maka pemerintah Indonesia juga mengupayakan di dalamnya,” ungkapnya.
Kementerian PANRB telah menerapkan berbagai langkah untuk mempercepat kemajuan pemerintahan digital. Mulai dari Peraturan Presiden tentang e-Government pada tahun 2018, Peraturan Presiden tentang Arsitektur e-Government Nasional pada tahun 2022, dan akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Regulasi ini menguatkan fondasi kebijakan transformasi pemerintahan digital di Indonesia melalui upaya penerapan digitalisasi pemerintahan yang akseleratif dan holistik.
Indonesia saat ini fokus mengimplementasikan “GovTech” yang merupakan sinergi dari tim koordinasi lintas instansi pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara Perum Peruri.
