Menanggapi keluhan tersebut, LaNyalla menyatakan keprihatinannya atas berbagai persoalan yang dihadapi petani Madiun. Ia menegaskan bahwa sebagian besar masalah yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal pengelolaan irigasi dan DAS tingkat kabupaten dan provinsi.
“Saya akan segera berkordinasi dengan Gubernur Jawa Timur agar ada langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan banjir dan irigasi ini. Tugas kami di DPD adalah mengawal aspirasi dari daerah agar sampai ke pemerintah pusat maupun provinsi,” kata LaNyalla.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap petani, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya, perubahan pola hujan, suhu yang meningkat, dan cuaca ekstrem sudah jelas mempengaruhi produksi dan pendapatan petani.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata. Mulai dari subsidi listrik untuk petani, penyediaan alat produksi, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani. Jangan biarkan petani berjuang sendiri,” tegas Ketua DPD RI ke-5 itu.
LaNyalla juga mendorong petani untuk terus menyuarakan aspirasinya dan tidak ragu berkomunikasi dengan wakil-wakil daerah. “DPD RI adalah rumah besar bagi aspirasi daerah. Kami akan terus memperjuangkan kebutuhan dasar petani agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” pungkasnya.
(*/dpd)
